Oleh: evaputranugraha | 9 Juli 2010

KEKELIRUAN YANG SERING TERJADI PADA SAAT MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SKPD

1.Jumlah Nilai Aset yang tertulis di KIB (Kartu Inventaris Barang) SKPD berbeda dengan Nilai Aset yang di cantumkan di Neraca SKPD.

Nilai asset yang tercantum di Neraca SKPD apakah sudah merupakan nilai yang valid dan didukung dengan bukti yang sah dan akurat. Dan apakah nilai asset tersebut sudah sama dengan Nilai Aset yang ada dalam Kartu Inventaris Barang dari SKPD tersebut. Hal ini juga harus di rekonsiliasi antara asset yang ada di SKPD dengan yang tercatat di Bagian Aset SKPKD. Setelah melakukan konsolidasi atas keberadaan asset yang ada di SKPD, bagian Aset SKPKD harus selalu melakukan rekonsiliasi atas Laporan barang inventaris dari SKPD setiap bulan, dan yang terpenting adalah rekonsiliasi tersebut dilakukan saat awal tahun anggaran berikutnya agar laporan keuangan yang di susun oleh Pemda sudah tidak menemukan adanya selisih antara nilai asset yang ada di KIB dengan yang tercantum di Neraca Pemda.

2.Belanja Modal yang dilakukan SKPD dalam pencatatannya menjadi Aset SKPD tidak mengikuti kebijakan akuntansi yang di keluarkan oleh SK Kepala Daerah Pemda yang bersangkutan.

Setiap Pemda harus mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerahnya (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 96 ayat (2) tentang Pengelolaan keuangan Daerah). Peraturan Kepala Daerah tersebut memuat tentang kebijakan akuntansi atas Belanja Modal. Peraturan kepala daerah tersebut akan memuat tentang criteria atas pengakuan belanja modal yang dapat di catat sebagai asset tetap daerah dan batas kapitalisasi ( capitalization threshold) dari nilai perolehan belanja modal tersebut (misalanya Rp. 250.000,-). Yang dapat terjadi adalah beberapa SKPD ternyata tidak mengikuti batasan nilai perolehan asset tetap tersebut berdasarkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi yang telah di keluarkan oleh Pemda, sehingga nilai Aset Tetap yang tercantum di Neraca SKPD sering tidak mengikuti kebijakan akuntansi tersebut. Hal yang sama juga dapat terjadi bahwa pencatatan asset atas belanja modal dalam neraca SKPD dan Neraca Pemda sering tidak mengikuti criteria atas pengakuan belanja modal yang dapat dicatat sebagai asset daerah. Permasalahan ini dapat di atasi pada saat proses perencanaan anggaran pada awal tahun dimana SKPD menyusun RKA SKPD dan ada proses asistensi dari SKPD kepada Tim Panggar Pemda, di saat itulah tim Panggar Pemda harus memberi arahan agar setiap belanja pada kegiatan harus mengikuti kebijakan akuntansi yang telah di keluarkan oleh Pemda yang bersangkutan, setiap belanja modal harus mengikuti batas kapitalisasi ( capitalization threshold) dari nilai perolehan belanja modal dan mengikuti criteria belanja modal yang dapat menjadi asset tetap daerah.

3.Belanja Modal yang menjadi asset ternyata memuat belanja yang merupakan belanja hibah untuk kepentingan masyarakat tetapi di catat sebagai Asset Pemda.

Hal ini sering terjadi dimana belanja yang seharusnya merupakan belanja hibah tetapi di dalam proses pengganggaran di masukkan dalam belanja modal terkadang juga masuk dalam belanja barang dan jasa. Sebagai contoh adalah pembuatan sumur bor untuk masyarakat di sebuah kelurahan, pembuatan lapangan bulutangkis untuk beberapa RT, pembuatan pagar untuk tempat ibadah, pengadaan hewan ternak untuk dikembangbiakan oleh masyarat, Pembangunan untuk sekolah swasta, pembangunan tempat ibadah dll . Didalam laporan realisasi anggaran SKPD tidak memuat pos belanja hibah tetapi hanya pos belanja operasi (terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang) dan pos belanja modal (Permendagri No. 59 Th 2007 lampiran E.XI.a) sementara dalam LRA PPKD dalam pos belanja operasi memuat belanja hibah. Hal inilah yang sering terjadi dimana belanja atas sebuah kegiatan pembangunan yang peruntukkannya untuk dihibahkan kepada masyarakat seharusnya di tempatkan di SKPKD dan bukan di SKPD, tetapi dalam pelaksana teknisnya dapat di laksanakan oleh SKPD ( seperti Dinas PU atau bagian Kesra Pemda) seperti belanja pegawai untuk honor tim panitia lelang, publikasi lelang dan PPTK dapat di lakukan oleh SKPD teknis tersebut. Hal ini agar belanja atas pembangunan sarana dan prasarana untuk masyarakat tidak masuk dalam belanja modal pemerintah daerah yang ada di SKPD tetapi masuk dalam belanja hibah yang ada di SKPKD. Sehingga belanja tesebut tidak tercatat sebagai asset di dalam KIB SKPD.


Responses

  1. Sangat menarik bung ….
    Mantab nih. Ringkas tapi relevan dengan kebutuhan lapangan


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: