Oleh: evaputranugraha | 3 Juni 2010

PENGELOLAAN ASET DAERAH KENDALA PEROLEHAN OPINI WTP

Banyak upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan –nya, Namun banyak yang kecewa karena tak kunjung mendapatkannya. Dari banyak permasalahan yang menjadi penghambat, ternyata masalah penyajian aset daerah merupakan faktor penyebab yang terbanyak.
Dilihat dari penampilan Neraca Daerah yang disusun oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia, ternyata rata-rata 80% sampai dengan 90% dari nilai kekayaan daerah berupa aset tetap. Namun demikian jika dicermati sebagian besar dari aset tersebut tidak jelas asal usul, nilai  rupiah maupun  status kepemilikannya.

Dari pengalaman penulis selama ini, penyebab terjadinya kondisi tersebut adalah :

1. Kebanyakan Pengelola Aset di daerah (sesuai istilah dalam Permendagri 17/2007), belum memahami perbedaan definisi aset/barang daerah dengan barang inventaris. Hal ini menyebabkan salah saji aset daerah dalam neraca.

2.   Orientasi pengadaan barang selama ini hanya membeli dan bukan mengelola, sehingga tidak pernah dilakukan pengadministrasian dan pengendalian secara layak (misalnya tidak pernah dilakukan pengecekan/inventarisasi secara periodik)

3.   Konsepsi penyajian aset/barang daerah tidak sama dengan membuat laporan barang inventaris. Biasanya nilai yang dicantumkan dalam Neraca bukan nilai perolehan tetapi nilai pasar/taksiran. Sementara menurut kaidah akuntansi sesuai PP 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang boleh disajikan dengan menggunakan nilai wajar/taksiran hanya saat menyusun neraca awal saja (khususnya untuk aset yang lama).

4.   Pada saat merencanakan anggaran tidak dilakukan verifikasi secara memadai sehingga menyebabkan kesalahan dalam memberikan kode rekening atas Belanja Modal (BM). Seharusnya setiap BM harus menambah aset tetap, namun karena belanja barang yang dilakukan tidak digunakan/dimiliki untuk operasional oleh pemerintah daerah sendiri namun disumbangkan/dihibahkan kepada pihak ketiga, sehingga BM tersebut tidak menambah jumlah aset daerah.

Bagi kebanyakan pemerintah daerah permasalahan aset daerah ini nampak sangat rumit dan komplik, padahal sebenarnya sangat sederhana penyelesaiannya. Yang sering dilakukan pemerintah daerah adalah salah memilih mitra kerja, sehingga terkesan sulit diselesaikan, dan menyebabkan pengeluaran anggaran belanja yang besar tetapi hasilnya tidak memuaskan.

sumber: andhik3.blogspot.com. (andreas)


Responses

  1. Untuk penyelesaian aset daerah guna mendukung upaya meraih opini WTP diperlukan upaya sinergi antara penyusun laporan (pemda) , IAI-KSAP dan aduitor dalam hal ini BPK serta depdagri yang menerbitkan permendagri 17 tahun 2007. Hal ini karena terdapat peraturan terkait dengan penyajian aset tetap baik itu di SAP -bultek neraca awal serta dalam permendagri 17 tahun 2007 yang perlu dibangun interprestasi yang sama sehingga dapat ditempuh langkah penyelesaian dengan arah selaras antara institusi tsb. Ketentuan penyajian aset tetap sesuai dengan SAP-Buktek neraca awal untuk menyejikan sesuai dengan nilai wajar atas aset pada waktu penyusunan neraca awal, apakah ketentuan ini disikpai secara sama oleh auditor karena tidak menutup- kemungkinan terdapat Pemda yang menyusun neraca awal menggunakan harga perolehan karena waktu itu neraca awal disusun sebelum SAP, belum ada ketentuan secara tegas bentuk penyesuian yang harus dilakukan atas neraca awal tsb menginggat cost and benefit dari upya penyesuaian dibnading dengan upya perbaikan penataan aset kedepan , Selain itu pengkodean dalam aset tetap dalam permendagri 17 tahun 2007 masih ada beberapa rekening yang belum sinkron dengan kode aset tetap doi permendagri 13 tahun 2006, sementara dalam permnedagri 17 tahun 2006 laporan aset tetap juga dikamsukdna untuk penyusunan neraca. Peraturan sinkron kemudian tahapan penyelesaian aset terarah terencana karena memakan sumber daya yang banyak. Tidak sesedrhana yuang dibayangkan, untuk peneyelesaian aset tetap di Pemda diperlukan diskresi dari aturan -aturan. Tanopa ada toleransi maka keselarasann neraca dan daftar rincian dengan kondisi riil rasanya mustahil…..beranikah institusi 2 membuat diskresi terutama untuk aset2 yang sudah tidak terdiendetikasi lagi sejak penyusunn an neraca awal memang tidak ada bukti kepemilikan, hanya tercantum di daftra namun fisik tdk ada atau sebaliknya….


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: