Oleh: evaputranugraha | 27 Januari 2010

BPYBDS dalam PMK Nomor 109/PMK.06/2009

Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS), adalah proyek Pemerintah yang didanai oleh APBN (Anggaran Pendapatan & Belanja Negara) yang telah diserahterimakan kepada BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk mendukung kegiatan operasional BUMN, serta tercatat dalam neraca BUMN tetapi belum ada penerapan status dari proyek pemerintah tersebut kepada BUMN.

Kadang kala di dalam praktek di lapangan, menjadi masalah tersendiri dalam menentukan BPYBDS ini, apakah dicatat sebagai penyertaan modal atau hutang. Fakta yang terjadi saat ini adalah BPYBDS statusnya tetap dibiarkan tidak jelas sampai bertahun-tahun sehingga nilainya di beberapa BUMN mencapai triliunan rupiah. Hal ini jelas akan berpotensi menimbulkan masalah di masa yang akan datang, karena akan menyulitkan perusahaan dalam mengelompokkannya, apakah termasuk aset atau kewajiban (liability).

Tidak dijelaskan secara spesifik di dalam peraturan-peraturan yang ada mengenai definisi dan penjelasan dari BPYBDS, hingga akhirnya dibentuk Tim Penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang dibentuk berdasarkan Kepres No. 17 Tahun 2007 Tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara (Kepres 17/2007).

Sebagaimana dijelaskan oleh Tim Penertiban BMN, BMN mencakup antara lain:

  1. BMN yang dikuasai Kementerian/lembaga;
  2. BMN yang dikuasai Badan Hukum Milik Negara (BHMN);
  3. BMN eks Dana Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Perbantuan (TP);
  4. Penyertaan Modal Negara (PMN) dan BPYBDS;
  5. Aset eks asing/cina;
  6. Barang berharga eks kapal tenggelam;
  7. Barang eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS);
  8. BMN Gelora Bung Karno dan Kompleks Kemayoran.

Bila ditarik lebih ke atas, Kepres No. 17 tahun 2007 ini merupakan salah satu Penjabaran dari Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006  (PP 6/2006) Tentang Pengelolaan Barang MIlik Negara atau Daerah, yang juga merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003).

Di dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang dibentuk berdasarkan Kepres 17/2007, berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomon 109/PMK.06/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara (PMK 109/2009).

Di dalam Pasal 3 PMK 109/2009 mengenai Objek Penertiban ditegaskan bahwa:

Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan terhadap:

  1. a.
  2. b.
  3. c. BMN yang berasal dari Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)”

Kesimpulan:

  1. BPYBDS (secara implisit) adalah termasuk dalam pengertian Barang Milik Negara (BMN).
  2. BPYBDS tidak diatur secara eksplisit dalam sebuah peraturan tersendiri mengenai hal tersebut. Pengertian BPYBDS sebagai salah satu objek BMN justru muncul setelah dibentuknya Tim Penertiban BMN.
  3. Tata Kelola atas BPYBDS mengikuti Tata Kelola BMN sebagaimana diatur di dalam PP 6/2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.
  4. Dasar Hukum atas BPYBDS yang bisa menjelaskan keterkaitanya sebagai BMN adalah sebagai berikut:
    1. UU 17/2003 Tentang Keuangan Negara;
    2. PP 6/2006 Tentang Pengelolaan Barang MIlik Negara atau Daerah;
    3. Kepres 17/2007 Tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara;
    4. PMK 109/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara.

Responses

  1. Tulisan yang bagus.
    Memang jarang kita memperhatikan hala-hal “kecil” seperti ini, padahal sangat penting untuk pengelolaan barang negara yang akuntabel dan transparan.
    Namun, ada apa di sebalik itu menarik juga untuk dikaji. Ada pihak-pihak yang senang dengan kondisi sekarang (status quo) dan ndak mau berubah menjadi baik.

  2. Mohon bantuan Pak?
    Contoh dokumen penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Menurut Permendagri No 17 tahun 2007 tentang PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
    a. format Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa (Lampiran5);
    b. Berita Acara Pemeriksaan Barang (Lampiran 6);
    c. Berita Acara Penerimaan Barang (Lampiran 7);
    d. Buku Penerimaan Barang (Lampiran 8);
    e. Buku Pengeluaran Barang (Lampiran 9);
    f. Buku Barang Inventaris (Lampiran 10);
    g. Buku Barang Pakai Habis (Lampiran 11);
    h. Kartu Barang (Lampiran 12);
    i. Kartu Persediaan Barang (Lampiran 13);
    j. Laporan Semester tentang Penerimaan dan Pengeluaran Barang Inventaris
    (Lampiran 14);
    k. Laporan Semester tentang Penerimaan dan Pengeluaran Barang Pakai Habis
    (Lampiran 15);
    l. Bukti Pengambilan Barang dari Gudang (Lampiran 16); m. Berita Acara Serah Terima
    Gudang (Lampiran 17);
    m. Berita Acara Serah Terima Terdapat Selisih (Lampiran 18);
    n. Berita acara serah terima selisih (Lampiran 17)
    o. Surat Pernyataan Penggantian Penyimpan Barang Sementara (Lampiran 19);
    p. Berita Acara Pemeriksaan Barang Yang Berubah Keadaan (Lampiran20);
    q. Berita Acara Pemeriksaan Barang karena Bencana Alam, Dicuri,Kebakaran
    (Lampiran 21); dan
    r. Surat Perintah Pengeluaran/Penyaluran Barang (Lampiran 22).
    Klu Bisa Dlm Zip ke Email Rachmat_516@yahoo.co.id
    Atas Perkenan Bapaksaya Ucapakan Terima Kasih,


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: