Oleh: evaputranugraha | 30 September 2009

Mangkir Seusai Lebaran

Kabar tentang pegawai negeri sipil yang mangkir atau bolos kerja seusai cuti Lebaran bukan lagi berita baru. Yang membuat masyarakat geleng-geleng kepala justru perilaku PNS yang nekat mangkir atau bolos kerja di waktu khusus itu.

Bagaimana tidak, di tengah santernya pemberitaan mengenai ancaman ”sanksi keras” yang bakal menimpa PNS—yang mencoba mangkir atau bolos setelah cuti bersama Lebaran—masih banyak dijumpai PNS dengan enteng mengabaikan ancaman itu.

Ini adalah cermin umum rendahnya disiplin jajaran pegawai ”pelat merah” itu. Jika sudah demikian, bisa dibayangkan betapa dahsyat angka pelaku mangkir dan bolos kerja pada sebagian PNS, di luar H+1 cuti Lebaran. Asumsinya, di luar hari itu, pengawasan tidak seketat hari H+1 cuti Lebaran.

Rendahnya disiplin

Bagi sebagian PNS, mangkir atau bolos kerja merupakan ”kelaziman”. Masyarakat sudah paham betul perilaku sebagian PNS negeri ini. Tabiat, etos kerja, kinerja, kedisiplinan, hal-hal lain yang bersifat normatif bagi sebagian PNS tidak berubah dari zaman baheula hingga era reformasi kini.

Perubahan signifikan pada PNS di zaman reformasi ini hanya sebatas pada tingkat penghasilan dan kesejahteraan, dibanding sebelum reformasi. Ironisnya, hal ini kurang dikompensasi perubahan sikap dan mentalitas.

Akar masalah rendahnya etos kerja dan integritas para ambtenaar itu bermula dari proses perekrutan yang sudah mengalami ”cacat prosedur” sejak awal. Para PNS yang ada kini sebagian merupakan produk perekrutan masa Orde Baru (Orba). Dan, kita mahfum, di bawah rezim Orba, budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) mengalami persemaian, tumbuh subur berurak berakar hingga kini.

Pada zaman Orba, jika ingin menjadi PNS, tidak mustahil harus melalui jalan gelap bernama KKN, yang merupakan jalur bebas hambatan dari segala keruwetan birokratis. Akibatnya, sumber daya manusia (SDM) yang kini ada di lembaga negara, di tingkat pusat maupun daerah, sebagian mengalami ”cacat bawaan” dalam hal integritas, mentalitas, dan etos kerja.

Di lapangan, akan tampak perbedaan antara PNS yang terlahir dari proses seleksi ketat dan PNS yang lahir dari proses kongkalikong melalui ”pintu belakang”. Para PNS yang berhasil lolos dari ”lubang jarum” proses perekrutan biasanya bisa diidentifikasikan pada individu yang penuh dedikasi, beretos kerja tinggi, punya integritas, dan bertanggung jawab pada tugasnya.

Begitu pula oknum-oknum PNS yang terlahir dari rahim nepotisme, koncoisme, dan percaloan, biasanya mudah dikenali pada pribadi PNS yang punya karakter malas (terutama hobi mangkir dan bolos kerja), lebih suka minta dilayani masyarakat (dari seharusnya melayani masyarakat), merasa dirinya selalu ”miskin” sehingga selalu menuntut fasilitas lebih serta tidak punya kapabilitas pada bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Impian

Sayang, pada era reformasi sekarang ini, stigma buruk yang melekat pada sebagian PNS pada masa lalu tidak berusaha diperbaiki secara fundamental oleh berbagai penguasa pasca-Orba. Memang, tanpa menafikan, kini baru gencar didengungkan Reformasi Birokrasi serta telah diundangkannya UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Namun, hal itu menjadi kurang berpengaruh jika hanya menyentuh aspek sistem dan teknis pelayanan publik. Justru yang krusial untuk dilakukan perubahan secara fundamental adalah proses perekrutan pegawai, yang kelak akan menjalankan hal-hal yang berbau sistemik dan teknis.

Pada pemerintahan sekarang, harapan terbentuknya aparatur birokrasi yang bersih dan berintegritas masih jauh dari ekspektasi masyarakat. Hal ini dikarenakan proses perekrutan sebagian PNS yang agak serampangan. Alih-alih untuk memutus pola perekrutan PNS ala Orba, justru yang terjadi kini seolah dilestarikannya pola-pola lama dalam proses perekrutan PNS.

Contoh teraktual adalah para tenaga honorer yang bekerja pada lembaga pemerintah—dari tingkat pusat hingga daerah—serta merta mendapat tiket gratis untuk menjadi PNS tanpa mempertimbangkan kapasitas, kapabilitas, dan integritasnya. Padahal, asal muasal perekrutan tenaga honorer pun patut dipertanyakan kemurniannya.

Kita jarang mendengar adanya pengumuman lowongan untuk menjadi tenaga honorer di instansi negeri. Ada sinyalemen kuat perekrutan pegawai honorer di instansi negeri sarat dengan nepotisme dan koncoisme. Akibatnya, gerbong birokrasi penuh sesak dengan ”penumpang-penumpang gelap” yang masuk melalui ”lorong gelap”. Keadaan ini bisa mengakibatkan ”kereta birokrasi” berjalan terseok-seok.

Cara yang murah dan mujarab untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan berintegritas adalah dibentuknya sistem ketat dalam proses perekrutan PNS dan dihilangkannya obral NIP kepada para honorer, tanpa melihat kapasitas, kapabilitas, integritas dan kompetensi dari yang bersangkutan.

Selain itu, pengawasan yang ekstra ketat, laiknya di lembaga swasta, untuk hal yang menyangkut sikap serta pelaksanaan tugas dan kewajiban bagi para PNS, di mana hukuman secara tegas dan tidak pandang bulu harus diberikan kepada para pelanggar aturan yang telah dibuat.

Sebaliknya, bagi para PNS yang berdisiplin dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya hendaknya diapresiasi dengan pemberian pahala yang bagus.

Danang Probotanoyo Alumnus UGM; Tinggal di Yogyakarta.

Sumber: Kompas (23 September 2009)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: