Oleh: evaputranugraha | 27 Januari 2010

BPYBDS dalam PMK Nomor 109/PMK.06/2009

Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS), adalah proyek Pemerintah yang didanai oleh APBN (Anggaran Pendapatan & Belanja Negara) yang telah diserahterimakan kepada BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk mendukung kegiatan operasional BUMN, serta tercatat dalam neraca BUMN tetapi belum ada penerapan status dari proyek pemerintah tersebut kepada BUMN.

Kadang kala di dalam praktek di lapangan, menjadi masalah tersendiri dalam menentukan BPYBDS ini, apakah dicatat sebagai penyertaan modal atau hutang. Fakta yang terjadi saat ini adalah BPYBDS statusnya tetap dibiarkan tidak jelas sampai bertahun-tahun sehingga nilainya di beberapa BUMN mencapai triliunan rupiah. Hal ini jelas akan berpotensi menimbulkan masalah di masa yang akan datang, karena akan menyulitkan perusahaan dalam mengelompokkannya, apakah termasuk aset atau kewajiban (liability).

Tidak dijelaskan secara spesifik di dalam peraturan-peraturan yang ada mengenai definisi dan penjelasan dari BPYBDS, hingga akhirnya dibentuk Tim Penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang dibentuk berdasarkan Kepres No. 17 Tahun 2007 Tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara (Kepres 17/2007).

Sebagaimana dijelaskan oleh Tim Penertiban BMN, BMN mencakup antara lain:

  1. BMN yang dikuasai Kementerian/lembaga;
  2. BMN yang dikuasai Badan Hukum Milik Negara (BHMN);
  3. BMN eks Dana Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Perbantuan (TP);
  4. Penyertaan Modal Negara (PMN) dan BPYBDS;
  5. Aset eks asing/cina;
  6. Barang berharga eks kapal tenggelam;
  7. Barang eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS);
  8. BMN Gelora Bung Karno dan Kompleks Kemayoran.

Bila ditarik lebih ke atas, Kepres No. 17 tahun 2007 ini merupakan salah satu Penjabaran dari Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006  (PP 6/2006) Tentang Pengelolaan Barang MIlik Negara atau Daerah, yang juga merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003).

Di dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang dibentuk berdasarkan Kepres 17/2007, berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomon 109/PMK.06/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara (PMK 109/2009).

Di dalam Pasal 3 PMK 109/2009 mengenai Objek Penertiban ditegaskan bahwa:

Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan terhadap:

  1. a.
  2. b.
  3. c. BMN yang berasal dari Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)”

Kesimpulan:

  1. BPYBDS (secara implisit) adalah termasuk dalam pengertian Barang Milik Negara (BMN).
  2. BPYBDS tidak diatur secara eksplisit dalam sebuah peraturan tersendiri mengenai hal tersebut. Pengertian BPYBDS sebagai salah satu objek BMN justru muncul setelah dibentuknya Tim Penertiban BMN.
  3. Tata Kelola atas BPYBDS mengikuti Tata Kelola BMN sebagaimana diatur di dalam PP 6/2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.
  4. Dasar Hukum atas BPYBDS yang bisa menjelaskan keterkaitanya sebagai BMN adalah sebagai berikut:
    1. UU 17/2003 Tentang Keuangan Negara;
    2. PP 6/2006 Tentang Pengelolaan Barang MIlik Negara atau Daerah;
    3. Kepres 17/2007 Tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara;
    4. PMK 109/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara.

Judul tulisan ini mungkin tidak menarik, meski sebenarnya cukup penting. Substansi pembahasan di sinipun hanyalah men-copas istilah-istilah dalam bab ketentuan umum di Permendagri No.17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah, lalu kemudian “menjabarkannya” dengan menggunakan “bahasa” berbeda berdasarkan pemahaman saya tentang  pengelolaan keuangan daerah (perencanaan, anggaran, dan akuntansi).

  1. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Dalam akuntansi, termasuk dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dengan PP No.24/2005, istilah barang disebut aset. Dengan demikian, dalam pelaporan barang di Neraca oleh SKPD dan Pemda, istilah barang diganti dengan aset, yang terbagi ke dalam aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya.
  2. Pengelola barang milik daerah (pengelola) adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. Pelaksana fungsi koordinasi ini adalah Sekretaris Daerah (Sekda), seperti halnya dalam pengelolaan keuangan daerah.
  3. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya (pembantu pengelola) adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
  4. Pengguna barang milik daerah (pengguna) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan milik daerah. Pejabat ini melekat pada diri kepala SKPD, setara dengan posisi Pengguna Anggaran (PA). Selaku pengguna barang, kepala SKPD akan membuat laporan tentang perubahan dan nilai barang dalam betuk laporan keuangan yang disebut Neraca SKPD.
  5. Penyimpan barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan memgeluarkan barang.
  6. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
  7. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
  8. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. Isu sangat penting diatur tersendiri dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang telah mengalami revisi sebanyak tujuh kali sampai saat ini (terakhir berbentuk Peraturan Presiden, bukan lagi Keputusan Presiden).
  9. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Dalam nomenklatur Permendagri No.13/2006 tidak ada nama dan nomor rekening belanja pemeliharaan, karena “pemeliharaan” dianggap sebagai suatu aktifitas sehingga menjadi nama program atau kegiatan. Dalam Permendagri No.59/2007, istilah belanja pemeliharaan kemudian dimunculkan lagi.
  10. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.
  11. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menata usaha kan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
  12. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
  13. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. Dalam APBD, penerimaan sewa ini masuk ke dalam PAD sebagai lain-lain PAD yang sah.
  14. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.
  15. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
  16. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
  17. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
  18. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Secara akuntansi, penghapusan dilakukan dengan men-kredit rekening aset dan mendebit ekuitas dana. Hal ini menyebabkan nilai Aset Tetap dan Ekuitas Dana dalam Neraca berkurang.
  19. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
  20. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Penjualan atas aset yang tidak dipisahkan masuk ke dalam komponen pendapatan sebagai lain-lain pendapatan daerah.
  21. Tukar menukar barang milik daerah/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
  22. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. Hibah tidak boleh dilakukan kepada SKPD atau bagian internal Pemda sendiri.
  23. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMN/D atau badan hukum lainnya. Dalam format APBD saat ini, penyertaan modal dicantumkan pada komponen pengeluaran pembiayaan, sedangkan hasil dari penyertaan tersebut dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika penyertaan modal Pemda ini dijual, maka dianggarkan sebagai penerimaan pembiayaan dari penjualan aset yang dipisahkan.
  24. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penatausahaan menghasilkan dokumen yang digunakan sebagai bukti untuk mencatat transaksi dalam proses akuntansi.
  25. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
  26. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. Untuk mengakui nilai aset dari hasil penilaian ini, secara akuntansi harus dilakukan penjurnalan dengan mendebit Aset Tetap dan mengkredit Ekuitas Dana.
  27. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemda adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi. Standardisasi ini berkaitan dengan penyusunan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan Analisis Standar Belanja (ASB).
  28. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi, dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu. Penetapan standar harga biasanya dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah dan secara umum mencantumkan standar harga yang lebih tinggi dari harga pasar.

Pada tanggal 18 Agustus 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-undang, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Pengesahan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) ini sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-undang yang baru ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

UU PDRD ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

  1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
  2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.
  3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Ada beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipergunakan dalam penyusunan UU ini, yaitu:

  1. Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional.
  2. Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-undang (Closed-List).
  3. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam Undang-undang.
  4. Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintahan daerah.
  5. Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif. Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi harus mendapat persetujuan Pemerintah sebelum ditetapkan menjadi Perda. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi.

Materi yang diatur dalam UU PDRD yang disahkan hari ini adalah sebagai berikut:

1. Penambahan jenis pajak daerah
Terdapat penambahan 4 jenis pajak daerah, yaitu 1 jenis pajak provinsi dan 3 jenis pajak kabupaten/kota. Dengan tambahan tersebut, secara keseluruhan terdapat 16 jenis pajak daerah, yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota.

Jenis pajak provinsi yang baru adalah Pajak Rokok, sedangkan 3 jenis pajak kabupaten/kota yang baru adalah PBB Perdesaan dan Perkotaan, BPHTB, dan Pajak Sarang Burung Walet. Sebagai catatan, untuk kabupaten/kota ada penambahan 1 jenis pajak yaitu Pajak Air Tanah yang sebelumnya merupakan pajak provinsi.

a. Pajak Rokok
Pajak Rokok dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hasil penerimaan Pajak Rokok tersebut sebesar 70% dibagihasilkan kepada kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Walaupun pajak ini merupakan jenis pajak baru, namun diperkirakan pengenaan Pajak Rokok tidak terlalu membebani masyarakat karena rokok bukan merupakan barang kebutuhan pokok dan bahkan pada tingkat tertentu konsumsinya perlu dikendalikan. Di pihak lain, pengenaan pajak ini tidak terlalu berdampak pada industri rokok karena beban Pajak Rokok akan disesuaikan dengan kebijakan strategis di bidang cukai nasional dan besarannya disesuaikan dengan daya pikul industri rokok mengikuti natural growth (pertumbuhan alamiah) dari industri tersebut.

Selain itu, penerimaan Pajak Rokok dialokasikan minimal 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan (pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (smoking area), kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok) serta penegakan hukum (pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok).

b. PBB Perdesaan dan Perkotaan
Selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan dijadikannya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD).

c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Selama ini BPHTB merupakan pajak pusat, namun seluruh hasilnya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah. Penetapan BPHTB sebagai pajak daerah akan meningkatkan PAD.

d. Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak daerah baru, yang dapat dipungut oleh daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis dari keberadaan dan perkembangan sarang burung walet di wilayahnya. Bagi daerah yang memiliki potensi sarang burung walet yang besar akan dapat meningkatkan PAD.

2. Penambahan Jenis Retribusi Daerah
Terdapat penambahan 4 jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi Tera/ Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Dengan penambahan ini, secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

a. Retribusi Tera/Tera Ulang
Pengenaan Retribusi Tera/Tera Ulang dimaksudkan untuk membiayai fungsi pengendalian terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya oleh masyarakat. Dengan pengendalian tersebut, alat ukur, takar, dan timbang akan berfungsi dengan baik, sehingga penggunaannya tidak merugikan masyarakat.

b. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Pengenaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan pengendalian daerah terhadap pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi. Dengan pengendalian ini, keberadaan menara telekomunikasi akan memenuhi aspek tata ruang, keamanan dan keselamatan, keindahan dan sekaligus memberikan kepastian bagi pengusaha.
Untuk menjamin agar pungutan daerah tidak berlebihan, tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak melampaui 2% dari Nilai Jual Objek Pajak PBB menara telekomunikasi.

c. Retribusi Pelayanan Pendidikan
Pengenaan retribusi pelayanan pendidikan dimaksudkan agar pelayanan pendidikan, di luar pendidikan dasar dan menengah, seperti pendidikan dan pelatihan untuk keahlian khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan pungutan dan hasilnya digunakan untuk membiayai kesinambungan dan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dimaksud.

d. Retribusi Izin Usaha Perikanan
Pengenaan Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak akan memberikan beban tambahan bagi masyarakat, karena selama ini jenis retribusi tersebut telah dipungut oleh sejumlah daerah sesuai dengan kewenangannya. Sebagaimana halnya dengan jenis retribusi lainnya, pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan dimaksudkan agar pelayanan dan pengendalian kegiatan di bidang perikanan dapat terlaksana secara terus menerus dengan kualitas yang lebih baik.

3. Perluasan Basis Pajak Daerah
Perluasan basis pajak daerah, antara lain adalah:

  1. PKB dan BBNKB, termasuk kendaraan pemerintah
  2. Pajak Hotel, mencakup seluruh persewaan di hotel, dan
  3. Pajak Restoran, termasuk katering/jasa boga.

4. Perluasan Basis Retribusi Daerah

Perluasan basis retribusi daerah dilakukan dengan mengoptimalkan pengenaan Retribusi Izin Gangguan, sehingga mencakup berbagai retribusi yang berkaitan dengan lingkungan yang selama ini telah dipungut, seperti Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair, Retribusi AMDAL, serta Retribusi Pemeriksaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

5. Kenaikan Tarif Maksimum Pajak Daerah
Untuk memberi ruang gerak bagi daerah mengatur sistem perpajakannya dalam rangka peningkatan pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan, penghematan energi, dan pelestarian/perbaikan lingkungan, tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah dinaikkan, antara lain:

  1. Tarif maksimum Pajak Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10%. Khusus untuk kendaraan pribadi dapat diterapkan tarif progresif.
  2. Tarif maksimum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 10% menjadi 20%.
  3. Tarif maksimum Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10%. Khusus untuk kendaraan angkutan umum, tarif dapat ditetapkan lebih rendah.
  4. Tarif maksimum Pajak Parkir, dinaikkan dari 20% menjadi 30%.
  5. Tarif maksimum Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (sebelumnya Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C), dinaikkan dari 20% menjadi 25%.

6. Bagi Hasil Pajak Provinsi
Dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kemampuan keuangan kabupaten/kota dalam membiayai fungsi pelayanan kepada masyarakat, pajak provinsi dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dengan proporsi sebagai berikut:
1. Pajak Kenderaan Bermotor: Provinsi 70%, Kab/Kot 30%.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: Provinsi 70%, Kab/Kot 30%.
3. Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor: Provinsi 30%, Kab/Kot 70%.
4. Pajak Air Permukaan: Provinsi 50%, Kab/Kot 50%.
5. Pajak Rokok: Provinsi 30%, Kab/Kot 70%.

7. Earmarking
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan good governance dan clean government, penerimaan beberapa jenis pajak daerah wajib dialokasikan (di-earmark) untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. Pengaturan earmarking tersebut adalah:

  • 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor wajib dialokasikan untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan, serta peningkatan sarana transportasi umum.
  • 50% dari penerimaan pajak rokok dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.
  • Sebagian penerimaan pajak penerangan jalan digunakan untuk penyediaan penerangan jalan.

Dengan penetapan UU PDRD ini, diharapkan struktur APBD menjadi lebih baik, iklim investasi di daerah menjadi lebih kondusif karena Perda-Perda pungutan daerah yang membebani masyarakat secara berlebihan dapat dihindari, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Download UU No.28/2009.

Saat ini seluruh Pemerintah Daerah sedang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) nya Masing-masing. Sebagian Pemerintah daerah karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang paham dengan Akuntansi masih dibantu oleh Tim Supervisi dari BPKP dengan adannya MOU Kerjasama, sebagian lagi telah menarik Auditor dari BPKP untuk ditugaskan menjadi pegawai Daerah, dan sebagian lagi mencoba menyusun laporan keuangan dengan SDM yang ada dan terbatas kemampuannya.

Untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Tim Audit BPK memang cukup sulit sekali. Hampir semua Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Daerah selalu mendapatkan opini Tidak Wajar (Adverse Opinion) dan opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion) dari BPK RI. Hal ini biasanya disebabkan antara lain:

  1. Sistem Pengendalian Inten Pemerintah (SPIP) Daerah yang masih lemah atas pengelolaan keuangan daerah.
  2. Pengelolaan atas Cash flow yang tidak dikontrol dengan baik.
  3. Pengelolaan atas Aset daerah yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap.

Dari ketiga point tersebut sudah sewajarnya Pemerintah Daerah sebaiknya berusaha memperbaiki Sistem Pengelolaan Keuangan Daerahnya.

Agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) dari BPK RI minimal Pemerintah Daerah harus memperhatikan:

Lingkup Pengendalian:

Dalam lingkup pengendalian ini Pemerintah Daerah harus memperhatikan:

Integritas yakni Pemahaman para pejabat pengelola keuangan daerah dalam menjalankan TUPOKSI nya dan Nilai Etika dari Para Pejabatnya, aspek yang perlu menjadi perhatian adalah: uraian tugas, pengetahuan, keahlian, pengendalian dan kopetensi aparatur atas pengelolaan daerah.

Gaya operasi dan filosofi dari Para Pejabat Pemerinta Daerah:

Gaya operasi dan filosofi ini meliputi : selalu menganalisa dan prinsip kehati-hatian terhadap pengelolaan keuangan daerah, penyusunan laporan keuangan daerah sebaiknya menggunakan aparatu daerah sendiri yang lebih memahami kondisi daerah tersebut, pengolahan data keuangan telah menggunakan system aplikasi computer yang handal dan akurat, adanya koordinasi dan pengendalian atas siklus keuangan antar PPKD dan SKPD, sudah ditetapkannya pejabat yang mengelola keuangan daerah sesuai SK kepala Daerah.

Struktur Organisasi Pemerintah Daerah: hal ini perlu diperhatikan apakah Badan atau Dinas yang mengelola keuangan daerah telah terbentuk (sesuai PP 41 Th 2007).dan Bendahara Umum Daerah telah diangkat menggunakan SK Kepala Daerah.

Tanggungjawab dan Wewenang: dalam hal ini tanggungjawab dan wewenang dari para pejabat pengelola keuangan telah dibuat secara tertulis dan dirinci dengan jelas.

Kebijakan dan Praktek SDM : dalam hal ini apakah pengangkatan pejabat pengelola keuangan dan kegiatan telah didasarkan peraturan, kemampuan, keahlian dan kopetensi.

Kegiatan Pengawasan Daerah: dalam hal ini apakah program kerja pengawasan tahunan (PKPT) telah dilaksanakan serta tindak lanjut atas temuan BPK dan temuan Aparat Pengawas Intern pemerintah (Irjen, BPKP, Inspektorat propinsi, kabupaten, kota) telah dilakukan.

II. Penilaian Resiko:

- apakah telah dilakukan antisipasi atas transaksi keuangan yang memerlukan system dan prosedur akuntansi yang baru dan signifikan;

- apakah pemantauan terhadap system akuntansi dan penyusunan laporan keuangan yang mengikuti setiap peraturan baru atas pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan.

III. Aktivitas Pengendalian

  1. Pengendalian dan Sitem Informasi :

- Apakah laporan keuangan yang merupakan output dari data yang akurat dan handal telah menggunakan aplikasi system computer akuntansi.

- Apakah Proses input data selesai pada tanggal 10 bulan berikutnya pada akhir periode akuntansi

- Apakah proses Rekonsiliasi Bank antara PPKD/BUD dengan Bank BPD telah dilaksanakan.

- Apakah rekonsiliasi penerimaan, pengeluaran kas antara PPKD/BUD dengan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran SKPD telah dilakukan setiap bulan.

- Apakah rekonsiliasi barang inventaris/asset daerah telah dilakukan antara Bagian Aset daerah dengan Bendahara Barang dari masing-masing SKPD.

- Apakah penyimpanan Arsip/dokumen administrasi keuangan dan asset daerah telah dilakukan dengan baik.

  1. Pemisahan Fungsi: dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa Fungsi yang menerbitkan SPD, Fungsi yang memverifikasi dokumen SPM dari SKPD, Fungsi yang membuat dokumen SP2D, fungsi akuntansi penerimaan kas dan fungsi akuntansi pengeluaran kas/belanja daearah, fungsi asset, fungsi akuntansi selain kas, fungsi yang mencatat/mengimput data tarnsaksi keuangan, fungsi yang membuat laporan keuangan telah dipisahkan.

IV. Informasi dan Komunikasi:

Hal ini meliputi semua peraturan daerah dan kepala daerah yang harus dibuat antara lain:

  1. Peraturan Daerah tentang: APBD, tentang Perubahan APBD, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, tentang Pembentukan Dana Cadangan, tentang tatacara tuntutan ganti rugi daerah.
  2. Peraturan Kepala Daerah tentang: tentang RKPD, tentang Penjabaran APBD, tentang tatacara pergesaeran APBD, tentang Sistem dap Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, tentang kebijakan akuntansi Pemerintah daerah, tentang pengenaan ganti kerugian terhadap pegawai negeri bukan bendahara, tentang kriteria pemberian tambahan penghasilan, tentang pemberian subsidi kepada perusahaan/lembaga yang melayani masyarakat umum.
  3. Surat Keputusan Kepala Daerah: tentang standar satuan harga, tentang pedoman pelaksanaan APBD, tentang pedoman pengelolaan barang daerah, tentang pengangkatan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, tentang pengangkatan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran SKPD, tentang pejabat yang bertugas memungut penerimaan daerah, tentang pejabat yang bertugas mengelola utang dan piutang daerah, tentang pejabat yang bertugas mengelola barang daerah, tentang pejabat yang bertugas menguji atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, tentang pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada PPKD, tentang pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada Pejabat Pengguna anggara, tentang pelimpahan kekuasaan Kepala Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah kepada Sekretaris Daerah, tentang penetapan Bank yang ditunjuk sebagai Kas Umum Daerah.

Memang tidak mudah untuk melaksanakan semua hal tersebut diatas, tapi setidaknya Pemerintah Daerah dapat melakukannya secara bertahap, harapan kita bersama semoga semua Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada akhirnya dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Oleh: evaputranugraha | 11 November 2009

DPRD dan Penjualan Kendaraan Dinas Operasioal

Berbicara tentang penjualan barang milik daerah, biasanya langsung muncul pertanyaan, mengapa barang milik daerah harus dijual? bagaimana mekanisme penjualannya? Siapa saja yang boleh membeli? Apakah Pimpinan dan Anggota DPRD yang terhormat bisa membeli? Dan akhirnya yang dipertanyakan, bagaimana agar bisa membeli kendaraan dinas operasional tersebut?

Pasal 61 Ayat (1) Permendagri No. 17 Tahun 2007 menjelaskan beberapa pertimbangan dan alasan untuk melakukan penjualan barang milik daerah yaitu :

  1. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle;
  2. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan
  3. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang kecuali dalam hal-hal tertentu, pengecualian ini menurut Pasal 61 ayat (3) Permendagri No.17 Tahun 2007 meliputi:

  1. Penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara;
  2. Penjualan rumah golongan III; dan
  3. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola.

Untuk selanjutnya tulisan ini hanya membahas keterkaitan antara DPRD dan penjualan kendaraan dinas pemerintah daerah. Penjualan kendaraan dinas dapat dibagi 2 (dua) jenis: kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional.

PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS

Kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual adalah:

  1. KendaraanPerorangan Dinas yang dipergunakan Gubernur/ Wakil Gubernur,Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, serta
  2. Yang sudah dipergunakan selama 5 (lima) tahun atau lebih,
  3. Sudah ada penggantinya dan
  4. Tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Sekalipun Kendaraan Perorangan Dinas sudah dipergunakan untuk kepentingan dinas selama 5 (lima) tahun atau lebih, tidak dengan sendirinya harus dijual, jika penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.

Dalam hal ini Kepala Daerah dapat menetapkan kebijakan lebih lanjut mengenai umur kendaraan yang akan dijual belikan sesuai kondisi Daerah masing-masing. Yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas adalah Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepegawaian, yaitu: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dari Pemerintah dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Penjualan kendaraan dinas operasional secara khusus diatur pada Pasal 63 dan pasal 64 Permendagri No. 17 Tahun 2007. Persyaratan kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah adalah:

  1. yang telah berumur 5 (lima) tahun lebih,
  2. tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari,
  3. sudah ada penggantinya.

Proses penghapusan kendaraan dinas operasional adalah sebagai berikut:

  1. Permohonan penghapusan kendaraan dinas operasional. Pengguna/kuasa pengguna barang mengajukan usul penghapusan kendaraan dinas operasional yang telah memenuhi persyaratan umur kendaraan kepada Kepala Daerah melalui pengelola.
  2. Pembentukan Panitia Penghapusan. Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dihapus, Kepala Daerah dengan Surat Keputusan membentuk Panitia Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional. Panitia penghapusan kendaraan dinas operasional meneliti dari segi administratif/pemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, dan lain-lain yang dipandang perlu. Hasil penelitian Panitia Penghapusan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara. Apabila memenuhi persyaratan, Kepala Daerah menetapkan keputusan tentang penghapusan kendaraan dinas operasional.
  3. Pelaksanaan Penjualan/Pelelangan:
  • Setelah dihapus dari daftar inventaris, pelaksanaan penjualannya dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas;
  • Pelelangan umum dilaksanakan melalui kantor lelang negara;
  • Pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

Terkait dengan pertanyaan di atas, siapa saja yang boleh membeli? apakah Pimpinan dan Anggota DPRD yang terhormat bisa membeli? Apabila penjualan/pelelangan kendaraan dinas operasional melalui pelelangan umum, maka siapa saja yang berminat membeli bisa mengikuti lelang tersebut. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, siapa yang bisa mengikuti pelelangan terbatas tersebut?

Lampiran X ll angka 3 huruf f nomor 2) paragraf g Permendagri No. 17 Tahun 2007 menjelaskan bahwa yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Ketua/Wakil Ketua DPRD.

Lebih lanjut dijelaskan syarat bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat mengikuti lelang terbatas adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan pejabat/pegawai pemegang kendaraan dan/atau pejabat/pegawai yang lebih senior. Adapun syarat bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun, dan syarat lainnya bahwa  dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir pejabat/pegawai, Ketua/Wakil Ketua DPRD belum membeli kendaraan dinas operasional.

Dalam implementasinya terkait dengan masa bhakti 5 (lima) tahun Ketua dan Wakil Ketua DPRD muncul beberapa pertanyaan, untuk lebih jelasnya seperti pada gambar berikut :

 

 

Apakah maksud masa bhakti 5 tahun tersebut? Sebab bila cermati, apakah maksud masa bhakti 5 tahun sebagai Ketua/Wakil Ketua Dewan? Ataukah masa bhakti 5 tahun sebagai anggota DPRD. Gambar diatas pada  nomor :

  1. Bila ada anggota DPRD yang terhormat dan sejak awal masa bhakti terpilih sebagai Pimpinan DPRD sampai selesai 5 tahun, pasti memenuhi syarat untuk mengikuti lelang terbatas.
  2. Bila ada anggota DPRD yang terhormat dan sejak awal masa bhakti terpilih sebagai Pimpinan DPRD tetapi tahun ke-4 (empat) sudah tidak menjadi Pimpinan, apakah ketika diadakan lelang terbatas pada tahun keenam yang besangkutan boleh mengikuti lelang terbatas tersebut?
  3. Bila ada anggota DPRD yang terhormat, menjadi anggota DPRD 2 tahun pertama, kemudian pada tahun ke (tiga) terpilih menjadi Pimpinan DPRD, apakah ketika diadakan lelang terbatas pada tahun keenam yang besangkutan boleh mengikuti lelang terbatas tersebut?
  4. Bila ada pengangkatan anggota DPRD melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu 1 tahun pertama menjadi anggota DPRD, kemudian pada tahun ke 2 & 3 terpilih menjadi Pimpinan DPRD, apakah ketika diadakan lelang terbatas yang besangkutan boleh mengikuti lelang terbatas tersebut?
Oleh: evaputranugraha | 11 November 2009

Fungsi Perbendaharaan di SKPD

Fungsi perbendaharaan di SKPD merupakan bagian tak terpisahkan dari “reformasi” pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Permendagri No.13/2006. Pengaturan lebih jauh tentang fungsi perbendaharaan ini ditetapkan dalam Permendagri No.55/2008.

Terdapat beberapa hal yang penting dipahami dan didiskusikan lebih jauh tentang pengaturan fungsi dan kewajiban bendahara dalam Permendagri 55/2008, diantaranya:

  1. Mempertegas fungsi bendahara, yang bisa disingkat 5M), yakni menerima, menyimpan, membayarkan/menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan. Hal ini bermakna bahwa penatausahaan atas uang/kas yang dipegang oleh bendahara merupakan suatu keharusan. Bendahara tidak melaksanakan fungsi akuntansi, tetapi hanya “sampai” ke penatausahaan saja.
  2. Hak bendahara untuk menolak “perintah” kepala SKPD (PA) untuk melakukan pembayaran apabila tidak ada rekening yang tercantum dalam DPA-SKPD dipertegas dalam Permendagri 55/2008 ini. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam UU No.1/2004 bahwa tanggung jawab bendahara terhadap uang yang dipegangnya merupakan tanggung jawab pribadi. Artinya, jika terjadi salah bayar/tidak sesuai dengan rekening dalam DPA-SKPD, maka bendahara harus membayar dengan uang pribadinya. Oleh karena bendahara adalah pejabat fungsional, maka kepala SKPD (PA) selaku pejabat struktural “tidak boleh” memberikan “perintah struktural” kepada bendahara.
  3. Surat pertanggungjawaban (SPJ) yang semakin jelas. SPJ adalah pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara dan dibagi ke dalam dua jenis, yakni pertanggungjawaban fungsional dan pertanggungjawaban administratif. Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh bendahara kepada BUD (Bendahara Umum Daerah), sementara pertanggungjawaban administratif disampaikan oleh bendahara kepada kepala SKPD selaku pengguna anggaran (PA). Dengan demikian, SPJ buka pertanggungjawaban yang dibuat oleh pengguna anggaran (PA).
  4. Format buku kas umum. Permendagri 55/2008 memberikan format buku kas umum (BKU) dan buku-buku pembantunya. Buku pembantu BKU ini digunakan untuk merinci lebih jauh transaksi (atau perubahan kas) yang mempengaruhi saldo di BKU. BKU berbeda dengan buku jurnal umum (BJU) yang digunakan dalam akuntansi.
  5. Pertanggungjawaban bendahara bukan bagian dari pertanggungjawaban kepala SKPD (PA). Secara implisit dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat oleh bendahara bukanlah merupakan bagian dari peratnggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang disampaikan oleh kepala SKPD (PA) kepada kepala daerah (selaku PKPKD). Pertanggungjawaban kepala SKPD selaku PA dan pengguna barang (PB) disampaikan dalam bentuk laporan keuangan, yang mencakup laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Ini hanyalah sebagian kecil dari “kelebihan” Permendagri 55/2008 yang dapat ditangkap secara sepintas, sehingga bisa dikatakan “memperkaya” Permendagri 13/2006 dan Permendagri 59/2007. Jika ada hal lain yang belum tercantum di sini, mohon dijadikan komentar.

Semoga bermanfaat. Terima kasih.

Oleh: evaputranugraha | 30 September 2009

KAJIAN ATAS PUBLIKASI LHP BPK

A. Pendahuluan

Adanya kewajiban BPK untuk mempublikasikan seluruh hasil pemeriksaan BPK kepada publik sesuai dengan amanat Undang-undang 15 tahun 2004 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (PTJKN) membawa dampak positif dimana pihak eksekutif akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara dan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dapat mengetahui apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Tetapi dari publikasi tersebut juga membawa dampak negatif seperti banyaknya pemerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK yang dipublikasikan tersebut. Oleh karena itu maka perlu dilakukan kajian mengenai bentuk publikasi yang seharusnya diterapkan atas hasil pemeriksaan BPK agar tidak terjadi lagi pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK untuk hal-hal yang tidak bertanggungjawab.

Kajian atas publikasi tersebut mengacu kepada 3 (tiga) Undang-Undang, yaitu Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Undang-undang nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Undang-undang 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (PPTJKN). Berikut ini hasil kajian atas masing-masing UU tersebut yang diulas secara satu persatu sebagai berikut:

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Landasan hukum yang mendasari bentuk publikasi yang tepat sesuai dengan UU nomor 14 tahun 2008 KIP adalah sebagai berikut:

Dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan pengertian mengenai informasi sebagai keterangan, pernyatan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.

Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan/atau penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kemudian pada ayat (11) dijelaskan yang dimaksud dengan pengguna informasi publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan ayat (12) menjelaskan mengenai pemohon informasi publik sebagai warga negara/dan atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Selanjutnya pasal 5 Undang-undang 14 Tahun 2008 ayat (1) dijelaskan bahwa pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ayat (2) mewajibkan pengguna informasi publik mencantumkan sumber darimana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 menjelaskan mengenai kewajiban Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang-undang ini wajib menyediakan informasi publik berupa: hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya; kasus hukum yang berdasarkan undang-undang terbuka sebagai informasi publik.

2. Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang BPK dijelaskan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Kemudian dalam ayat (3), DPR, DPD dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan. Dan Ayat (5) menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD dinayatakan terbuka untuk umum.

Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur. Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam ayat (2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK.

Ayat (3) mengatur apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana. Dan ayat (4) menyebutkan bahwa laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dalam pasal 17 ayat (6) UU ini dijelaskan mengenai laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan pula kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Kemudian dalam ayat (7) diatur mengenai tatacara penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diatur bersama oleh BPK dan lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.

Kemudian di pasal 19 ayat (1), dijelaskan bahwa laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum, dan ayat (2) menjelaskan bahwa laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

C. Hasil Kajian

Dari pemahaman pasal demi pasal ketiga undang-undang tersebut akan digarisbawahi poin-poin penting sebagai berikut:

Dalam UU nomor 15 tahun 2006 tentang BPK pasal 7 disebutkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum. Kemudian UU nomor 15 tahun 2004 tentang PTJKN pasal 19 disebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.

Berdasarkan dua hal pertimbangan tersebut maka seluruh hasil pemeriksaan wajib dipublikasikan kepada publik/rakyat dimana rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Sekarang yang menjadi pertanyaan bentuk publiksi seperti apakah yang ideal bagi BPK untuk menghindari risiko terkecil penyalahgunaan publikasi tersebut oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, berikut ini hasil kajian atas ketiga UU tersebut mengenai bentuk publikas yang tepat.

  1. Berdasarkan ketiga UU tersebut BPK berkewajiban untuk mempublikasikan kepada masyarakat. UU tersebut tidak mengatur apabila terjadi penyalahgunaan adalah bukan tanggung jawab BPK.
  2. Dalam pemeriksaan BPK akan muncul data-data penting sehingga dalam penyampaiannya kepada publik harus memandang prinsip kehati-hatian supaya informasi yang disampaikan publik tidak dapat disalahgunakan.
  3. Penyalahgunaan informasi dari publikasi hasil pemeriksaan tersebut seharusnya dapat dicegah oleh UU dan hal tersebut belum diatur di dalam ketiga UU tersebut.
  4. Dari hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada DPD, DPR dan DPRD dapat dinyatakan terbuka untuk umum. Seharusnya untuk mencegah penyalahgunaan informasi, hasil pemeriksaan BPK terbuka untuk umum ketika pemerintah/pemerintah daerah telah memberikan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut. Karena belum tentu hasil pemeriksaan BPK mengandung unsur pidana.
  5. Ketika terjadi indikasi tindak pidana yang ditemukan dalam hasil pemeriksaan, secara hukum laporan hasil pemeriksaan BPK dapat digunakan sebagai bukti pendukung dalam pemeriksaan atas terjadinya perbuatan melanggar hukum

D. Kesimpulan dan Saran

Dari hasil kajian tersebut diatas, penulis setuju dilakukan publikasi laporan hasil pemeriksaan BPK secara terbuka kepada masyarakat tetapi ada pembatasan-pembatasan informasi agar tidak dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Beberapa saran yang ingin disampaikan penulis adalah sebagai berikut:

  1. Laporan hasil pemeriksaan tidak seluruhnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, perlu dilakukan penyaringan informasi sebelum hasil pemeriksaan tersebut dipublikasikan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan informasi dan pemerasan kepada pemerintah.
  2. Hasil pemeriksaan yang dipublikasikan kepada masyarakat seharusnya hasil pemeriksaan yang sudah mendapatkan tindak lanjut dari pemerintah.
  3. Aparat penegak hukum dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK sebagai bukti apabila memang terjadi tindak pidana.
  4. Perlu sanksi yang tegas dan berat apabila terjadi penyalahgunaan informasi dan perlunya sosialisasi agar pemahaman masyarakat mengenai hasil pemeriksaan BPK adalah bukan sebagai vonis bersalah, tetapi keputusan hukum hanya ada di pengadilan.

Sumber: Blog Falih Arieya.

Oleh: evaputranugraha | 30 September 2009

Mangkir Seusai Lebaran

Kabar tentang pegawai negeri sipil yang mangkir atau bolos kerja seusai cuti Lebaran bukan lagi berita baru. Yang membuat masyarakat geleng-geleng kepala justru perilaku PNS yang nekat mangkir atau bolos kerja di waktu khusus itu.

Bagaimana tidak, di tengah santernya pemberitaan mengenai ancaman ”sanksi keras” yang bakal menimpa PNS—yang mencoba mangkir atau bolos setelah cuti bersama Lebaran—masih banyak dijumpai PNS dengan enteng mengabaikan ancaman itu.

Ini adalah cermin umum rendahnya disiplin jajaran pegawai ”pelat merah” itu. Jika sudah demikian, bisa dibayangkan betapa dahsyat angka pelaku mangkir dan bolos kerja pada sebagian PNS, di luar H+1 cuti Lebaran. Asumsinya, di luar hari itu, pengawasan tidak seketat hari H+1 cuti Lebaran.

Rendahnya disiplin

Bagi sebagian PNS, mangkir atau bolos kerja merupakan ”kelaziman”. Masyarakat sudah paham betul perilaku sebagian PNS negeri ini. Tabiat, etos kerja, kinerja, kedisiplinan, hal-hal lain yang bersifat normatif bagi sebagian PNS tidak berubah dari zaman baheula hingga era reformasi kini.

Perubahan signifikan pada PNS di zaman reformasi ini hanya sebatas pada tingkat penghasilan dan kesejahteraan, dibanding sebelum reformasi. Ironisnya, hal ini kurang dikompensasi perubahan sikap dan mentalitas.

Akar masalah rendahnya etos kerja dan integritas para ambtenaar itu bermula dari proses perekrutan yang sudah mengalami ”cacat prosedur” sejak awal. Para PNS yang ada kini sebagian merupakan produk perekrutan masa Orde Baru (Orba). Dan, kita mahfum, di bawah rezim Orba, budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) mengalami persemaian, tumbuh subur berurak berakar hingga kini.

Pada zaman Orba, jika ingin menjadi PNS, tidak mustahil harus melalui jalan gelap bernama KKN, yang merupakan jalur bebas hambatan dari segala keruwetan birokratis. Akibatnya, sumber daya manusia (SDM) yang kini ada di lembaga negara, di tingkat pusat maupun daerah, sebagian mengalami ”cacat bawaan” dalam hal integritas, mentalitas, dan etos kerja.

Di lapangan, akan tampak perbedaan antara PNS yang terlahir dari proses seleksi ketat dan PNS yang lahir dari proses kongkalikong melalui ”pintu belakang”. Para PNS yang berhasil lolos dari ”lubang jarum” proses perekrutan biasanya bisa diidentifikasikan pada individu yang penuh dedikasi, beretos kerja tinggi, punya integritas, dan bertanggung jawab pada tugasnya.

Begitu pula oknum-oknum PNS yang terlahir dari rahim nepotisme, koncoisme, dan percaloan, biasanya mudah dikenali pada pribadi PNS yang punya karakter malas (terutama hobi mangkir dan bolos kerja), lebih suka minta dilayani masyarakat (dari seharusnya melayani masyarakat), merasa dirinya selalu ”miskin” sehingga selalu menuntut fasilitas lebih serta tidak punya kapabilitas pada bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Impian

Sayang, pada era reformasi sekarang ini, stigma buruk yang melekat pada sebagian PNS pada masa lalu tidak berusaha diperbaiki secara fundamental oleh berbagai penguasa pasca-Orba. Memang, tanpa menafikan, kini baru gencar didengungkan Reformasi Birokrasi serta telah diundangkannya UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Namun, hal itu menjadi kurang berpengaruh jika hanya menyentuh aspek sistem dan teknis pelayanan publik. Justru yang krusial untuk dilakukan perubahan secara fundamental adalah proses perekrutan pegawai, yang kelak akan menjalankan hal-hal yang berbau sistemik dan teknis.

Pada pemerintahan sekarang, harapan terbentuknya aparatur birokrasi yang bersih dan berintegritas masih jauh dari ekspektasi masyarakat. Hal ini dikarenakan proses perekrutan sebagian PNS yang agak serampangan. Alih-alih untuk memutus pola perekrutan PNS ala Orba, justru yang terjadi kini seolah dilestarikannya pola-pola lama dalam proses perekrutan PNS.

Contoh teraktual adalah para tenaga honorer yang bekerja pada lembaga pemerintah—dari tingkat pusat hingga daerah—serta merta mendapat tiket gratis untuk menjadi PNS tanpa mempertimbangkan kapasitas, kapabilitas, dan integritasnya. Padahal, asal muasal perekrutan tenaga honorer pun patut dipertanyakan kemurniannya.

Kita jarang mendengar adanya pengumuman lowongan untuk menjadi tenaga honorer di instansi negeri. Ada sinyalemen kuat perekrutan pegawai honorer di instansi negeri sarat dengan nepotisme dan koncoisme. Akibatnya, gerbong birokrasi penuh sesak dengan ”penumpang-penumpang gelap” yang masuk melalui ”lorong gelap”. Keadaan ini bisa mengakibatkan ”kereta birokrasi” berjalan terseok-seok.

Cara yang murah dan mujarab untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan berintegritas adalah dibentuknya sistem ketat dalam proses perekrutan PNS dan dihilangkannya obral NIP kepada para honorer, tanpa melihat kapasitas, kapabilitas, integritas dan kompetensi dari yang bersangkutan.

Selain itu, pengawasan yang ekstra ketat, laiknya di lembaga swasta, untuk hal yang menyangkut sikap serta pelaksanaan tugas dan kewajiban bagi para PNS, di mana hukuman secara tegas dan tidak pandang bulu harus diberikan kepada para pelanggar aturan yang telah dibuat.

Sebaliknya, bagi para PNS yang berdisiplin dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya hendaknya diapresiasi dengan pemberian pahala yang bagus.

Danang Probotanoyo Alumnus UGM; Tinggal di Yogyakarta.

Sumber: Kompas (23 September 2009)

Oleh: evaputranugraha | 24 September 2009

HASIL VOTING CALON ANGGOTA BPK RI

Hasil voting Komisi XI DPR RI pada 11 September 2009 untuk calon Anggota BPK RI adalah sebagai berikut.

Tujuh orang terpilih adalah: Hasan Bisri (44), Hadi Purnomo (43), Gunawan Sidauruk (32), Rizal Djalil (32), Moermahasi SD (30), Taufiqurachman Ruki (27), Dharma Bhakti (26).

Dari tujuh nama calon Anggota BPK yang memperoleh suara terbanyak, telah diputuskan dalam Sidang paripurna DPR sebanyak lima orang. Dua orang yang belum diputuskan adalah Dharma Bhakti (Sekjen BPK) dan Gunawan Sidauruk (Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat) karena masih menunggu putusan MA terkait statusnya sebagai pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Perolehan lainnya: Tengku M. Nurlif (22), Ali Masykur Musa (20), Achmad Sanusi (14), bahrullah Akbar (13), Sudin Siahaan (10), Baharudin Aritonang dan Khairiansyah Salman (9), Yunus Yosfiah dan Soekoyo (8), Syafri Adnan Baharuddin (7), Erry Riyana H (4), Lalu Misbach dan Sugiarto (3), Muhammad Syarifudin (2).
Calon yang mendapat masing-masing satu suara adalah: Daeng M Nazier, Joko Susanto, Supomo Prodjoharjono, Tarmizi, dan Zindar Kar Marbun.

Calon lain yang tidak mendapat suara: Bambang Pamungkas, Budi Purwadi, Dasep Abdul Fatah, Dewi Hanggraeni, Durry Panggabean, Eko Sembodo, Ela Nurlela, Fachry Alusy, Farid Prawiranegara, Hening tyastanto, Agn. Anindya Wirawan, Ivone C. Naley, Widodo Hario Mumpuni, Maksum Khandari, NID Egam, Otto Sudarmadji, Soemardjito, Suharto, Surachmin, Teuku Raja Syahnan, Ujang Bahar.

Oleh: evaputranugraha | 13 Juli 2009

AUDIT SEKTOR PUBLIK

I. PENDAHULUAN

Selama ini sektor publik tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi dan sumber pemborosan negara. Keluhan “birokrat tidak mampu berbisnis” ditujukan untuk mengkritik buruknya kinerja perusahaan-perusahaan sektor publik. Pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik pun tidak luput dari tudingan ini. Organisasi sektor publik pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih.

Pemerintahan yang bersih atau good governance ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan (Prajogo, 2001). Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Suatu pemerintahan yang baik harus membuka pintu yang seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut dapat berperan serta atau berpartisipasi secara aktif, jalannya pemerintahan harus diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam bahasa akuntansi, akuntabilitas (kemampuan memberikan pertanggungjawaban) merupakan dasar dari pelaporan keuangan (Wilopo, 2001). Pelaporan keuangan pemerintah tersebut memegang peran yang penting agar dapat memenuhi tugas pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Dalam negara demokrasi, “pelaporan keuangan yang transparan” merupakan sesuatu yang dituntut oleh rakyat kepada pemerintahnya. Sebaliknya, dalam negara demokrasi, pemerintah berkewajiban memberikan laporan keuangan yang transparan kepada rakyat. Pemerintah demokratis harus bertanggung jawab atas integritas, kinerja dan kepengurusan, sehingga pemerintah harus menyediakan informasi yang berguna untuk menaksir akuntabilitas serta membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Pemerintah adalah entitas pelapor (reporting entity) yang harus membuat laporan keuangan dengan beberapa pertimbangan berikut : (Partono, 2000) :

  1. Pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan

  2. Penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan ekonomi rakyat

  3. Terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilikan sumber-sumber tersebut

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik pemerintah merupakan instrumen utama untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas mengacu pada kewajiban perseorangan, suatu kelompok atau suatu organisasi yang diasumsikan harus melaksanakan kewenangan dan/atau pemenuhan tanggung jawab. Kewajiban tersebut meliputi :

  1. Answering, usaha untuk memberikan penjelasan atau justifikasi untuk pelaksanaan dan/atau pemenuhan tanggung jawab

  2. Reporting, pelaporan hasil atas pelaksanaan dan/atau pemenuhan

  3. Producing, asumsi kewajiban atas hasil yang dicapai

Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya melalui informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Dilihat dari sisi internal organisasi, laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Menurut GASB, tujuan laporan keuangan sektor publik adalah (Mardiasmo, 2002) :

    1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya (demonstrating accountability)

    2. Melaporkan hasil operasi (reporting operating result)

    3. Melaporkan kondisi keuangan (reporting financial condition)

    4. Melaporkan sumber daya jangka panjang (reporting long live resources)

Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta value for money dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik tersebut. Audit yang dilakukan tidak hanya terbatas pada audit keuangan dan kepatuhan, namun perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja organisasi sektor publik tersebut.

II. JENIS-JENIS AUDIT DALAM AUDIT SEKTOR PUBLIK

Audit yang dilakukan pada sektor publik pemerintah berbeda dengan yang dilakukan pada sektor swasta. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang institusional dan hukum, dimana audit sektor publik pemerintah mempunyai prosedur dan tanggung jawab yang berbeda serta peran yang lebih luas dibanding audit sektor swasta (Wilopo, 2001).

Secara umum, ada tiga jenis audit dalam audit sektor publik, yaitu audit keuangan (financial audit), audit kepatuhan (compliance audit) dan audit kinerja (performance audit). Audit keuangan adalah audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat serta transaksi keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar. Audit kepatuhan adalah audit yang memverifikasi/memeriksa bahwa pengeluaran-pengeluaran untuk pelayanan masyarakat telah disetujui dan telah sesuai dengan undang-undang peraturan. Dalam audit kepatuhan terdapat asas kepatutan selain kepatuhan (Harry Suharto, 2002). Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kepatutan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Jika melanggar kepatutan belum tentu melanggar kepatuhan.

Audit yang ketiga adalah audit kinerja yang merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Audit kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut.

III. AUDIT KINERJA SEKTOR PUBLIK PEMERINTAH

Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien dan efektif. Konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat diartikan secara terpisah. Konsep ekonomi memastikan bahwa biaya input yang digunakan dalam operasional organisasi dapat diminimalkan. Konsep efisien memastikan bahwa output yang maksimal dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Sedangkan konsep efektif berarti bahwa jasa yang disediakan/dihasilkan oleh organisasi dapat melayani kebutuhan pengguna jasa dnegan tepat.

Jadi, audit yang dilakukan dalam audit kinerja meliputi audit ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Audit ekonomi dan efisiensi disebut management audit atau operational audit, sedangkan audit efektivitas disebut program audit. Istilah lain untuk performance audit adalah Value for Money Audit atau disingkat 3E’s audit (economy, efficiency and effectiveness audit). Penekanan kegiatan audit pada ekonomi, efisiensi dan efektivitas suatu organisasi memberikan ciri khusus yang membedakan audit kinerja dengan audit jenis lainnya.

Berikut ini adalah karakteristik audit kinerja yang merupakan gabungan antara audit manajemen dan audit program.

3E

Ekonomi

Efektivitas

Efisiensi

Audit Kinerja/ Value Money for Audit

Audit Program

Audit Manajemen

A. Audit Ekonomi dan Efisiensi

Konsep yang pertama dalam pengelolaan organisasi sektor publik adalah ekonomi, yang berarti pemerolehan input dengan kualitas dan kuantits tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan, yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

Konsep kedua dalam penegelolaan organisasi sektor publik adalah efisiensi, yang berarti pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Dapat disimpulkan bahwa ekonomi mempunyai arti biaya terendah, sedangkan efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara output dengan biaya (input). Karena output dan biaya diukur dalam unit yang berbeda, maka efisiensi dapat terwujud ketika dengan sumber daya yang ada dapat dicapai output yang maksimal atau output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang sekecil-kecilnya.

Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan bahwa suatu entitas telah memperoleh, melindungi, menggunakan sumber dayanya (karyawan, gedung, ruang dan peralatan kantor) secara ekonomis dan efisien. Selain itu juga bertujuan untuk menentukan dan mengidentifikasi penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur administrasi dan struktur organisasi

Menurut The General Accounting Office Standards (1994), beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam audit ekonomi dan efisiensi, yaitu dengan mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit telah: (1) mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat; (2) melakukan pengadaan sumber daya (jenis, mutu dan jumlah) sesuai dengan kebutuhan pada biaya terendah; (3) melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai; (4) menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya; (5) menghindari adanya pengangguran sumber daya atau jumlah pegawai yang berlebihan; (6) menggunakan prosedur kerja yang efisien; (7) menggunakan sumber daya (staf, peralatan dan fasilitas) yang minimum dalam menghasilkan atau menyerahkan barang/jasa dengan kuantitas dan kualitas yang tepat; (8) mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya Negara; (9) melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kehematan dan efisiensi (Mardiasmo, 2002)

Untuk dapat mengetahui apakah organisasi telah menghasilkan output yang optimal dengan sumber daya yang dimilikinya, auditor dapat membandingkan output yang telah dicapai pada periode yang bersangkutan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, kinerja tahun-tahun sebelumnya dan unit lain pada organisasi yang sama atau pada organisasi yang berbeda.

B. Audit Efektivitas

Konsep yang ketiga dalam pengelolaan organisasi sektor publik adalah efekivitas. Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dengan output. Outcome seringkali dikaitkan dengan tujuan (objectives) atau target yang hendak dicapai. Jadi dapat dikatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Audit Commission (1986) disebutkan bahwa efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya (Mardiasmo, 2002).

Audit efektivitas bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya dan menentukan apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Secara lebih rinci, tujuan pelaksanaan audit efektivitas atau audit program adalah dalam rangka: (1) menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah berjalan, apakah sudah memadai dan tepat; (2) menentukan tingkat pencapaian hasil suatu program yang diinginkan; (3) menilai efektivitas program dan atau unsur-unsur program secara terpisah; (4) mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kinerja yang baik dan memuaskan; (5) menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif untuk melaksanakan program yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dan dengan biaya yang lebih rendah; (6) menentukan apakah program tersebut saling melengkapi, tumpang-tindih atau bertentangan dengan program lain yang terkait; (7) mengidentifikasi cara untuk dapat melaksanakan program tersebut dengan lebih baik; (8) menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk program tersebut; (9) menilai apakah sistem pengendalian manajemen sudah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan dan memantau tingkat efektivitas program; (10) menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas program

Efektivitas berkenaan dengan dampak suatu output bagi pengguna jasa. Untuk mengukur efektivitas suatu kegiatan harus didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika hal ini belum tersedia, auditor bekerja sama dengan manajemen puncak dan badan pembuat keputusan untuk menghasilkan kriteria tersebut dengan berpedoman pada tujuan pelaksanaan suatu program. Meskipun efektivitas suatu program tidak dapat diukur secara langsung, ada beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan suatu program, yaitu mengukur dampak/pengaruh, evaluasi oleh konsumen dan evaluasi yang menitikberatkan pada proses, bukan pada hasil.

Tingkat komplain dan tingkat permintaan dari pengguna jasa dapat dijadikan sebagai pengukuran standar kinerja yang sederhana untuk berbagai jasa. Evaluasi terhadap pelaksanaan suatu program hendaknya mempertimbangkan apakah program tersebut relevan atau realistis, apakah ada pengaruh dari program tersebut, apakah program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan apakah ada cara-cara yang lebih baik dalam mencapai hasil.

C. Struktur Audit Kinerja

Sebelum melakukan audit, auditor terlebih dahulu harus memperoleh informasi umum organisasi guna mendapatkan pemahaman yang memadai tentang lingkungan organisasi yang diaudit, struktur organisasi, misi organisasi, proses kerja serta sistem informasi dan pelaporan. Pemahaman lingkungan masing-masing organisasi akan memberikan dasar untuk memperoleh penjelasan dan analisis ynag lebih mendalam mengenai sistem pengendalian manajemen.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kelemahan dan kekuatan sistem pengendalian dan pemahaman mengenai keluasan (scope), validitas dan reabilitas informasi kinerja yang dihasilkan oleh entitas/organisasi, auditor kemudian menetapkan kriteria audit dan mengembangkan ukuran-ukuran kinerja yang tepat. Berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat, auditor melakukan pengauditan, mengembangkan hasil-hasil temuan audit dan membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil temuan kemudian dilaporkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan yang disertai dengan rekomendasi yang diusulkan oleh auditor. Pada akhirnya, rekomendasi-rekomendasi yang diusulkan oleh auditor akan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang.

Struktur audit kinerja terdiri atas tahap pengenalan dan perencanaan, tahap pengauditan, tahap pelaporan dan tahap penindaklanjutan. Pada tahap pengenalan dilakukan survei pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen. Pekerjaan yang dilakukan pada survei pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen bertujuan untuk menghasilkan rencana penelitian yang detail yang dapat membantu auditor dalam mengukur kinerja dan mengembangkan temuan berdasarkan perbandingan antara kinerja dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tahap pengauditan dalam audit kinerja terdiri dari tiga elemen, yaitu telaah hasil-hasil program, telaah ekonomi dan efisiensi dan telaah kepatuhan. Tahapan-tahapan dalam audit kinerja disusun untuk membantu auditor dalam mencapai tujuan audit kinerja. Review hasil-hasil program akan membantu auditor untuk mengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar. Review ekonomis dan efisiensi akan mengarahkan auditor untuk mengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar secara ekonomis dan efisien. Review kepatuhan akan membantu auditor untuk menentukan apakah entitas telah melakukan segala sesuatu dengan cara-cara yang benar, sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Masing-masing elemen tersebut dapat dijalankan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, tergantung pada sumber daya yang ada dan pertimbangan waktu.

Tahap pelaporan merupakan tahapan yang harus dilaksanakan karena adanya tuntutan yang tinggi dari masyarakat atas pengelolaan sumber daya publik. Hal tersebut menjadi alasan utama untuk melaporkan keseluruhan pekerjaan audit kepada pihak manajemen, lembaga legislatif dan masyarakat luas. Penyampaian hasil-hasil pekerjaan audit dapat dilakukan secara formal dalam bentuk laporan tertulis kepada lembaga legislatif maupun secara informal melalui diskusi dengan pihak manajemen. Namun demikian, akan lebih baik bila laporan audit disampaikan secara tertulis, karena pengorganisasian dan pelaporan temuan-temuan audit secara tertulis akan membuat hasil pekerjaan yang telah dilakukan menjadi lebih permanen. Selain itu, laporan tertulis juga sangat penting untuk akuntabilitas publik. Laporan tertulis merupakan ukuran yang nyata atas nilai sebuah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Laporan yang disajikan oleh auditor merupakan kriteria yang penting bagi kesuksesan atau kegagalan pekerjaannya.

Tahapan yang terakhir adalah tahap penindaklanjutan, dimana tahap ini didesain untuk memastikan/memberikan pendapat apakah rekomendasi yang diusulkan oleh auditor sudah diimplentasikan. Prosedur penindaklanjutan dimulai dengan tahap perencanaan melalui pertemuan dengan pihak manajemen untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi organisasi dalam mengimplementasikan rekomendasi auditor. Selanjutnya, auditor mengumpulkan data-data yang ada dan melakukan analisis terhadap data-data tersebut untuk kemudian disusun dalam sebuah laporan.

IV. PERLUNYA MENJAGA KUALITAS AUDIT SEKTOR PUBLIK

Audit sektor publik tidak hanya memeriksa serta menilai kewajaran laporan keuangan sektor publik, tetapi juga menilai ketaatan aparatur pemerintahan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Disamping itu, auditor sektor publik juga memeriksa dan menilai sifat-sifat hemat (ekonomis), efisien serta keefektifan dari semua pekerjaan, pelayanan atau program yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian, bila kualitas audit sektor publik rendah, akan mengakibatkan risiko tuntutan hukum (legitimasi) terhadap pejabat pemerintah dan akan muncul kecurangan, korupsi, kolusi serta berbagai ketidakberesan.

a. Kapabilitas Teknikal Auditor

Kualitas audit sektor publik pemerintah ditentukan oleh kapabilitas teknikal auditor dan independensi auditor (Wilopo, 2001). Kapabilitas teknikal auditor telah diatur dalam standar umum pertama, yaitu bahwa staf yang ditugasi untuk melaksanakan audit harus secara kolektif memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk tugas yang disyaratkan, serta pada standar umum yang ketiga, yaitu bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Disamping standar umum, seluruh standar pekerjaan lapangan juga menggambarkan perlunya kapabilitas teknikal seorang auditor.

b. Independensi Auditor

Independensi auditor diperlukan karena auditor sering disebut sebagai pihak pertama dan memegang peran utama dalam pelaksanaan audit kinerja, karena auditor dapat mengakses informasi keuangan dan informasi manajemen dari organisasi yang diaudit, memiliki kemampuan profesional dan bersifat independen. Walaupun pada kenyataannya prinsip independen ini sulit untuk benar-benar dilaksanakan secara mutlak, antara auditor dan auditee harus berusaha untuk menjaga independensi tersebut sehingga tujuan audit dapat tercapai. Independensi auditor merupakan salah satu dasar dalam konsep teori auditing. Dalam hal ini ada dua aspek independensi, yaitu independensi yang sesungguhnya (real independence) dari para auditor secara individual dalam menyelesaikan pekerjaannya, yang biasa disebut dengan “practitioner independence”. Real independence dari para auditor secara individual mengandung dua arti, yaitu kepercayaan diri (self reliance) dari setiap personalia dan pentingnya istilah yang berkaitan dengan opini auditor atas laporan keuangan. Aspek independensi yang kedua adalah independensi yang muncul/tampak (independence in appearance) dari para auditor sebagai kelompok profesi yang biasa disebut “profession independence”.

Disamping dua aspek di atas, independensi memiliki tiga dimensi, yaitu independensi dalam mebuat program, independensi dalam melakukan pemeriksaan dan independensi dalam membuat laporan. Independensi dalam membuat program meliputi bebas dari campur tangan dan perselisihan dengan auditee yang dimaksudkan untuk membatasi, menetapkan dan mengurangi berbagai bagian audit; bebas dari campur tangan dengan atau suatu sikap yang tidak kooperatif yang berkaitan dengan prosedur yang dipilih dan bebas dari berbagai usaha yang dikaitkan dengan pekerjaan audit untuk mereview selain dari yang diberikan dalam proses audit.

Independensi dalam melakukan pemeriksaan meliputi akses langsung dan bebas terhadap semua buku, catatan, pejabat dan karyawan serta sumber-sumber yang berkaitan dengan kegiatan, kewajiban dan sumber daya yang diperiksa; kerja sama yang aktif dari pimpinan yang diperiksa selama pelaksanaan pemeriksaan; bebas dari berbagai usaha pihak diperiksa untuk menentukan kegiatan pemeriksaan atau untuk menentukan dapat diterimanya suatu bukti dan bebas dari kepentingan dan hubungan pribadi yang mengakibatkan pembatasan pengujian atas berbagai kegiatan dan catatan

Independensi dalam membuat laporan meliputi bebas dari berbagai perasaan loyal atau kewajiban untuk mengurangi dampak dari fakta-fakta yang dilaporkan; pengabaian penggunaan yang sengaja atau tidak sengaja dari bahasa yang mendua dalam pernyataan fakta, pendapat dan rekomendasi serta dalam penafsirannya dan bebas dari berbagai usaha untuk menolak pertimbangan auditor sebagai kandungan yang tepat dari laporan audit, baik dalam hal yang faktual maupun opininya

Jadi, untuk meningkatkan sikap independensi auditor sektor publik, maka kedudukan auditor sektor publik baik secara pribadi maupun kelembagaan, harus terbebas dari pengaruh dan campur tangan serta terpisah dari pemerintah. Auditor yang independen dapat menyampaikan laporannya kepada semua pihak secara netral.

V. PENUTUP

Selama ini sektor publik/pemerintah tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi dan sumber pemborosan negara, padahal sektor publik merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih.

Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta value for money dalam menjalankan aktivitasnya, diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik tersebut. Akan tetapi, audit yang dilakukan tidak hanya terbatas pada audit keuangan dan kepatuhan saja, namun perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja organisasi sektor publik tersebut.

Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Audit kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut.

Kemampuan mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) dari sektor publik pemerintah sangat tergantung pada kualitas audit sektor publik. Tanpa kualitas audit yang baik, maka akan timbul permasalahan, seperti munculnya kecurangan, korupsi, kolusi dan berbagai ketidakberesan di pemerintahan. Kualitas audit sektor publik dipengaruhi oleh kapabilitas teknikal auditor serta independensi auditor baik secara pribadi maupun kelembagaan. Untuk meningkatkan sikap independensi auditor sektor publik, maka kedudukan auditor sektor publik harus terbebas dari pengaruh dan campur tangan serta terpisah dari pemerintah, baik secara pribadi maupun kelembagaan.

REFERENSI

Harry Suharto. 2002. “Compliance Audit Pemerintah Daerah”. Media Akuntansi. Edisi 26. Mei – Juni. pp. 14 – 15

Ikatan Akuntan Indonesia. 2000. Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik. Jakarta.

_______. 2002. Standar Akuntansi Keuangan per 1 April 2002. Salemba Empat. Jakarta.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.

_______. 2002. “Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah”. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. FE UII Yogyakarta. Vol. 6 No. 1. Juni. pp. 63 – 82.

Partono. 2000. “Laporan Keuangan Pemerintah: Upaya Menuju Transparansi dan Akuntabilitas”. Media Akuntansi. Edisi 14. Oktober. pp. 25 – 26.

Prajogo. 2001. “Perspektif Pemeriksa terhadap Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Kompartemen Akuntan Sektor Publik Ikatan Akuntan Indonesia. Vol. 02 No. 02. Agustus. pp. 1 – 8.

Republik Indonesia. 1999. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

_______. 2000. Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

_______. 2000 Peraturan Pemerintah No. 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban kepada Daerah.

Wilopo. 2001. “Faktor-faktor yang Menentukan Kualitas Audit pada Sektor Publik/Pemerintah”. Ventura. STIE Perbanas Surabaya. Vol. 4 No. 1. Juni. pp. 27 – 32.

« Newer Posts - Older Posts »

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.