Oleh: evaputranugraha | 30 Juni 2010

MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

Tata cara penetapan status penggunaan :

  1. pengguna melaporkan barang milik daerah yang berada pada SKPD baik yang dari APBD maupun perolehan lainnya yang sah yang bersangkutan kepada pengelola disertai usul penetapan status penggunaan;
  2. pengelola melalui pembantu pengelola, meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  3. setelah dilakukan penelitian atas kebenaran usulan SKPD, pengelola mengajukan usul kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan status penggunaannya.
  4. penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dan/atau dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
  5. penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  6. atas penetapan status penggunaan, masing-masing Kepala SKPD melalui penyimpan/pengurus barang wajib melakukan penatausahaan barang daerah yang ada pada pengguna masing-masing.

Penetapan Status Penggunaan :  Buku Inventaris (BI) dan Daftar Barang Pengguna (DBP)

Banyak yang masih bingung, bagaimana format penetapan status penggunaan tersebut?

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dengan tegas menyebutkan penetapan status barang milik daerah dan  Daftar Barang Pengguna, sedangkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak dengan tegas menyebutkan format penetapan status penggunaan, meskipun pada batang tubuh menyebutkan dengan jelas status penggunaan.

Lmpiran Permendagri No. 17 Tahun 2007 justru dengan tegas menyebutkan Buku Inventaris dan tidak menyebutkan Daftar Barang Pengguna. Jadi sebenarnya Buku Inventaris sama dengan Daftar Barang Pengguna.

Perlu ditekankan juga bahwa, dalam pengisian Buku Inventaris harus melalui usulan dari Pengguna ke Kepala Daerah melalui Pengelola.

Daftar Pustaka :

  1. Modul-Modul Manejemen Aset, 2007, SCBDP ADB Loan 1964 – INO, Departemen Dalam Negei dan Lembaga Administrasi Negara.
  2. Hadiyanto, Strategic Asset Management : Kontribusi Pengelolaan Aset Negara dalam Mewujudkan APBN yang Efektif dan Optimal.
  3. Depdagri, Modul presentasi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan, Angkatan II.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
  5. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta revisinya
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Permendagri No. 59/2007
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Barang  Milik Daerah.

Sumber: http://asetdaerah.wordpress.com.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: