Oleh: evaputranugraha | 8 Juni 2010

Empat Tahap Due To : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Oleh Agus Riyanto*

“…Berkaitan dengan kewajiban mengimplementasikan Peraturan Pemerintah tersebut, instansi pemerintah perlu menetapkan tahapan-tahapan dalam mengimplementasikan peraturan agar SPIP dapat terimplementasi secara efektif dan efisien, karena seperti diketahui selama ini tentunya instansi pemerintah dalam mengelola kegiatannya pasti juga telah menerapkan suatu sistem pengendalian…”

1. Pendahuluan

Pada tanggal 28 Agustus 2008 telah dimulai babak baru pembaruan pengelolaan organisasi di instansi pemerintah dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, di mana dalam Undang-undang tersebut mengisyaratkan perlunya SPIP yang akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan Pemerintah.

SPIP merupakan suatu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh oleh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh jajaran pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Secara konseptual SPIP mengadopsi konsep sistem pengendalian intern yang dikembangkan oleh The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions (COSO). Dalam konsep COSO, sistem pengendalian intern terdiri dari lima unsur utama, yaitu:

1) lingkungan pengendalian;

2) penilaian risiko;

3) aktivitas Pengendalian;

4) informasi dan komunikasi;

5) pemantauan.

Sesuai dengan amanat Pasal (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Berkaitan dengan kewajiban mengimplementasikan Peraturan Pemerintah tersebut, instansi pemerintah perlu menetapkan tahapan-tahapan dalam mengimplementasikan peraturan agar SPIP dapat terimplementasi secara efektif dan efisien, karena seperti diketahui selama ini tentunya instansi pemerintah dalam mengelola kegiatannya pasti juga telah menerapkan suatu sistem pengendalian. Sebagaimana diungkapkan Badan Pemeriksa Keuangan dalam laporan hasil audit atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2007 yang memberikan opini disclaimer atas LKPP di mana salah satu penyebab utamanya adalah kurang memadainya sistem pengendalian intern pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama ini instansi pemerintah telah menerapkan suatu sistem pengendalian intern walaupun belum terstruktur seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah.

2. Tahapan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah (SPIP)

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam mengimplementasikan SPIP di instansi pemerintah terdapat beberapa tahapan yang perlu diperhatikan pimpinan instansi dan lembaga untuk dapat mengimplementasikan SPIP secara efektif dan efisien, sebagai berikut:

1) tahapan menumbuhkan kepedulian dan pemahaman

Untuk mengetahui apakah suatu instansi pemerintah telah memiliki pemahaman dan kepedulian terkait penerapan SPIP secara efektif dan efisien di instansinya terdapat beberapa hal mendasar yang perlu diperhatikan oleh jajaran pimpinan, yaitu

(1) apakah instansi pemerintah telah menerapkan sistem pengendalian intern (SPI)?

(2) apakah instansi pemerintah telah paham keinginan yang dicapai dalam penerapan SPI?

(3) apakah instansi pemerintah paham manfaat SPI?

(4) apakah kebijakan dan filosofi pengendalian intern telah dikembangkan oleh pimpinan instansi pemerintah?

Guna mengetahui hal tersebut jajaran pimpinan instansi pemerintah dapat melakukan survai tingkat pemahaman SPI kepada seluruh jajaran pimpinan dan staf.

Secara umum pemahaman terhadap SPI dapat dikelompokan menjadi empat tingkatan/level

Apabila berdasarkan hasil survei menunjukkan adanya keberagaman pemahaman dan atau sebagian besar anggota organisasi masih memiliki pemahaman di level 3, 2 atau 1, pimpinan instansi perlu mengambil tindakan untuk segera melakukan sosialisasi ke seluruh jajaran anggota organisasi agar memiliki kesamaan pemahaman dalam penerapan SPI.

2) Tahapan Membangun desain SPIP

Dalam tahapan ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu

(1) pimpinan instansi pemerintah wajib menegaskan/mendefinisikan proses-proses untuk penerapan SPI;

(2) pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi tujuan strategis dari penerapan SPI;

(3) pimpinan instansi pemerintah wajib mengembangkan metodologi untuk mengevaluasi pencapaian tujuan strategis penerapan SPI.

Dalam mendesain sistem pengendalian intern yang akan diterapkan di instansi pemerintah terkait pimpinan instansi pemerintah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas fungsi instansi pemerintah tersebut.

3) Tahapan Menjalankan dan mereview SPIP

Tahapan berikut setelah instansi pemerintah mendisain dan mengembangkan sistem pengendalian internnya adalah mengimplementasikan sistem pengendalian tersebut. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern telah dapat dijalankan dengan baik diperlukan suatu review atau monitoring atas implementasinya. Berkaitan dengan tahapan menjalankan dan mereview SPI, Pimpinan instansi pemerintah harus memetakan faktor-faktor penghambat efektivitas penerapan SPI dan mengevaluasi apakah desain sistem yang dibangun dapat efektif mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.

4) Tahapan Peningkatan Keandalan Sistem

Dalam tahapan ini hal yang harus diperhatikan oleh pimpinan instansi pemerintah adalah menerapkan SPI bukanlah suatu tujuan melainkan suatu proses yang dibangun untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan instansi pemerintah yang ditetapkan. Hal tersebut menekankan bahwa SPI merupakan satu hal yang dinamis dan menuntut adanya continous improvement seiring dengan tujuan instansi pemerintah yang juga selalu mengalami pengembangan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai amanah undang-undang dasar.

Untuk melakukan pengembangan SPI, instansi pemerintah perlu mempertimbangkan aspek biaya-manfaat (cost and benefit), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi, serta dilakukan secara komprehensif.

3. Penting Untuk Diperhatikan

Dalam mengembangkan SPIP pimpinan instansi pemerintah perlu memahami karakteristik konsep SPIP sehingga dalam pengembangannya dapat mewujudkan tujuan dari pengendalian tersebut.

Karakteristik Konsep SPI dalam SPIP yang perlu dipahami antara lain sebagai berikut:

a. holistik, atau integral. SPI dijabarkan dalam lima komponen utama yang saling terintegrasi, yaitu lingkungan pengendalian (control environment), penilaian risiko (risk assessment), aktivitas pengendalian (control activities),informasi dan komunikasi (information and communication) serta pemantauan (monitoring), di mana efektivitas penerapan sistem sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen tersebut dengan tingkatan yang berbeda-beda (non liniear), dan Kelemahan dalam satu komponen dapat memengaruhi efektivitas komponen pengendalian intern lainnya;

b. proses. Sistem pengendalian intern adalah suatu proses bukan tujuan. SPI merupakan suatu proses yang apabila dijalankan dengan baik akan dapat memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai.

Jadi, evaluasi terhadap efektivitas penerapannya dilakukan terhadap proses, bukan outcome-nya

c. tujuan organisasi sebagai pengarah (A business Objective – Driven Approach). Dalam membangun sistem pengendalian intern pimpinan instansi pemerintah wajib memerhatikan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Menetapkan tujuan organisasi yang ingin dicapai;

(2) Mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul/menghambat pencapaian tujuan;

(3) Menjabarkan bagaimana jajaran pimpinan akan mengendalikan risiko-risiko yang teridentifikasi;

(4) Mendesain sistem yang dapat diterapkan untuk menghindari atau memperkecil dampak yang mungkin timbul dari terjadinya risiko yang tidak dapat dihindari dalam usaha pencapaian tujuan.

d. Memiliki dua tingkatan pengendalian. SPI terdiri dari dua tingkatan pengendalian yaitu:

(1) pengendalian tingkat organisasi (the entity level), di mana pengendalian ini apabila tidak diterapkan dengan baik akan mempengaruhi secara keseluruhan terhadap pencapaian tujuan pengendalian.

(2) pengendalian tingkat aktivitas (the business process activity level), merupakan tingkatan penerapan pengendalian yang apabila tidak diterapkan dengan baik hanya berdampak pada kegiatan atau transaksi tersebut.

e. fleksibel, adaptif, dan tidak ada satu model dapat diterapkan untuk semua jenis organisasi (no “one-size-fits-all” approach). SPI bukan merupakan hal yang kaku. Dalam penerapannya memperhatikan ukuran, karakteristik, kompleksitas, tingkat kebutuhan, tujuan organisasi, dan cost-benefit-nya.

f. Memberikan keyakinan yang memadai bukan jaminan absolut (Reasonable Assurance). SPI hanya memberikan keyakinan yang memadai bukan jaminan absolut atas tercapainya tujuan pengendalian, yaitu

(1) efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;

(2) keandalan pelaporan keuangan;

(3) pengamanan aset negara;

(4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

g. Bergantung pada faktor manusia (The People Factor). Efektivitas penerapan sistem pengendalian intern sangat dipengaruhi oleh orang sebagai pelaksananya yaitu jajaran pimpinan dan staf di unit organisasi tersebut. Dokumentasi penerapan pengendalian intern memang penting, namun yang lebih penting adalah efektivitas peran dari tiap – tiap pegawai di instansi pemerintah untuk menerapkan SPI secara bertanggung jawab sesuai dengan tingkatan tanggung jawabnya.

h. Memiliki keterbatasan. Efektivitas penerapan SPI pada instansi pemerintah tidak akan tercapai, apabila terjadi

(1) kesalahan manusia (human error);

(2) pengabaian oleh pihak manajemen (management overidde);

(3) kolusi (collusion).

Daftar Pustaka:

1. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2. Ramos,Michael How to Comply with Sarbanes-Oxley Section 404. Jon Wiley & Son, inc, 2006

3. NSW Treasury. Risk Management and Internal Control Guidelines

4. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian. Suplemen Teknis Pedoman Survei Penerapan SPIP; 2007

*PFA: Direktorat Pengawasan Industri dan Distribusi, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, BPKP
Sumber : Warta Pengawasan Vol XV/No4/Desember/2008

About these ads

Responses

  1. pak, saya suka sekali blog bapak ini…
    LIKE THIS BANGET..trimakasih :D


Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: