Oleh: evaputranugraha | 22 April 2011

AUDIT KINERJA SEKTOR PUBLIK

Oleh : Achmad Badjuri & Elisa Trihapsari

STIE Stikubank Semarang, STIE Semarang

ABSTRAKSI

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah sebagai organisasi sektor publik merupakan tujuan penting dari reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik. Untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang telah dilakukan aparatur pemerintah , maka fungsi akuntabilitas dan audit atas pelaporann keuangan sektor publik harus berjalan dengan baik. Seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitasnya, diperlukan audit yang tidak hanya terbatas pada keuangan dan kepatuhan saja, tetapi perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja sektor publik.

I. PENDAHULUAN

Selama ini sektor publik tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi dan sumber pemborosan negara. Keluhan “birokrat tidak mampu berbisnis” ditujukan untuk mengkritik buruknya kinerja perusahaan-perusahaan sektor publik. Pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik pun tidak luput dari tudingan ini. Organisasi sektor publik pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih.

Pemerintahan yang bersih atau good governance ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan (Prajogo, 2001). Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Suatu pemerintahan yang baik harus membuka pintu yang seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut dapat berperan serta atau berpartisipasi secara aktif, jalannya pemerintahan harus diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam bahasa akuntansi, akuntabilitas (kemampuan memberikan pertanggungjawaban) merupakan dasar dari pelaporan keuangan (Wilopo, 2001). Pelaporan keuangan pemerintah tersebut memegang peran yang penting agar dapat memenuhi tugas pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Dalam negara demokrasi, “pelaporan keuangan yang transparan” merupakan sesuatu yang dituntut oleh rakyat kepada pemerintahnya. Sebaliknya, dalam negara demokrasi, pemerintah berkewajiban memberikan laporan keuangan yang transparan kepada rakyat. Pemerintah demokratis harus bertanggung jawab atas integritas, kinerja dan kepengurusan, sehingga pemerintah harus menyediakan informasi yang berguna untuk menaksir akuntabilitas serta membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Pemerintah adalah entitas pelapor (reporting entity) yang harus membuat laporan keuangan dengan beberapa pertimbangan berikut : (Partono, 2000) :

  1. Pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan
  2. Penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan ekonomi rakyat
  3. Terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilikan sumber-sumber tersebut

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik pemerintah merupakan instrumen utama untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas mengacu pada kewajiban perseorangan, suatu kelompok atau suatu organisasi yang diasumsikan harus melaksanakan kewenangan dan/atau pemenuhan tanggung jawab. Kewajiban tersebut meliputi :

  1. Answering, usaha untuk memberikan penjelasan atau justifikasi untuk pelaksanaan dan/atau pemenuhan tanggung jawab
  2. Reporting, pelaporan hasil atas pelaksanaan dan/atau pemenuhan
  3. Producing, asumsi kewajiban atas hasil yang dicapai

Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya melalui informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Dilihat dari sisi internal organisasi, laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Menurut GASB, tujuan laporan keuangan sektor publik adalah (Mardiasmo, 2002) :

a.    Mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya (demonstrating accountability)

b.    Melaporkan hasil operasi (reporting operating result)

c.    Melaporkan kondisi keuangan (reporting financial condition)

d.    Melaporkan sumber daya jangka panjang (reporting long live resources)

Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta value for money dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik tersebut. Audit yang dilakukan tidak hanya terbatas pada audit keuangan dan kepatuhan, namun perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja organisasi sektor publik tersebut.

II. JENIS-JENIS AUDIT DALAM AUDIT SEKTOR PUBLIK

Audit yang dilakukan pada sektor publik pemerintah berbeda dengan yang dilakukan pada sektor swasta. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang institusional dan hukum, dimana audit sektor publik pemerintah mempunyai prosedur dan tanggung jawab yang berbeda serta peran yang lebih luas dibanding audit sektor swasta (Wilopo, 2001).

Secara umum, ada tiga jenis audit dalam audit sektor publik, yaitu audit keuangan (financial audit), audit kepatuhan (compliance audit) dan audit kinerja (performance audit). Audit keuangan adalah audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat serta transaksi keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar. Audit kepatuhan adalah audit yang memverifikasi/memeriksa bahwa pengeluaran-pengeluaran untuk pelayanan masyarakat telah disetujui dan telah sesuai dengan undang-undang peraturan. Dalam audit kepatuhan terdapat asas kepatutan selain kepatuhan (Harry Suharto, 2002). Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kepatutan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Jika melanggar kepatutan belum tentu melanggar kepatuhan.

Audit yang ketiga adalah audit kinerja yang merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Audit kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut.

III. AUDIT KINERJA SEKTOR PUBLIK

Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien dan efektif. Konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat diartikan secara terpisah. Konsep ekonomi memastikan bahwa biaya input yang digunakan dalam operasional organisasi dapat diminimalkan. Konsep efisien memastikan bahwa output yang maksimal dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Sedangkan konsep efektif berarti bahwa jasa yang disediakan/dihasilkan oleh organisasi dapat melayani kebutuhan pengguna jasa dnegan tepat.

Jadi, audit yang dilakukan dalam audit kinerja meliputi audit ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Audit ekonomi dan efisiensi disebut management audit atau operational audit, sedangkan audit efektivitas disebut program audit. Istilah lain untuk performance audit adalah Value for Money Audit atau disingkat 3E’s audit (economy, efficiency and effectiveness audit). Penekanan kegiatan audit pada ekonomi, efisiensi dan efektivitas suatu organisasi memberikan ciri khusus yang membedakan audit kinerja dengan audit jenis lainnya.

Berikut ini adalah karakteristik audit kinerja yang merupakan gabungan antara audit manajemen dan audit program.

3E

Ekonomi

Efektivitas

Efisiensi

Audit Kinerja/ Value Money for Audit

Audit Program

Audit Manajemen

A. Audit Ekonomi dan Efisiensi

Konsep yang pertama dalam pengelolaan organisasi sektor publik adalah ekonomi, yang berarti pemerolehan input dengan kualitas dan kuantits tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan, yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

Konsep kedua dalam penegelolaan organisasi sektor publik adalah efisiensi, yang berarti pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Dapat disimpulkan bahwa ekonomi mempunyai arti biaya terendah, sedangkan efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara output dengan biaya (input). Karena output dan biaya diukur dalam unit yang berbeda, maka efisiensi dapat terwujud ketika dengan sumber daya yang ada dapat dicapai output yang maksimal atau output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang sekecil-kecilnya.

Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan bahwa suatu entitas telah memperoleh, melindungi, menggunakan sumber dayanya (karyawan, gedung, ruang dan peralatan kantor) secara ekonomis dan efisien. Selain itu juga bertujuan untuk menentukan dan mengidentifikasi penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur administrasi dan struktur organisasi

Menurut The General Accounting Office Standards (1994), beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam audit ekonomi dan efisiensi, yaitu dengan mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit telah: (1) mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat; (2) melakukan pengadaan sumber daya (jenis, mutu dan jumlah) sesuai dengan kebutuhan pada biaya terendah; (3) melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai; (4) menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya; (5) menghindari adanya pengangguran sumber daya atau jumlah pegawai yang berlebihan; (6) menggunakan prosedur kerja yang efisien; (7) menggunakan sumber daya (staf, peralatan dan fasilitas) yang minimum dalam menghasilkan atau menyerahkan barang/jasa dengan kuantitas dan kualitas yang tepat; (8) mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya Negara; (9) melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kehematan dan efisiensi (Mardiasmo, 2002)

Untuk dapat mengetahui apakah organisasi telah menghasilkan output yang optimal dengan sumber daya yang dimilikinya, auditor dapat membandingkan output yang telah dicapai pada periode yang bersangkutan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, kinerja tahun-tahun sebelumnya dan unit lain pada organisasi yang sama atau pada organisasi yang berbeda.

B. Audit Efektivitas

Konsep yang ketiga dalam pengelolaan organisasi sektor publik adalah efekivitas. Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dengan output. Outcome seringkali dikaitkan dengan tujuan (objectives) atau target yang hendak dicapai. Jadi dapat dikatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Audit Commission (1986) disebutkan bahwa efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya (Mardiasmo, 2002).

Audit efektivitas bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya dan menentukan apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Secara lebih rinci, tujuan pelaksanaan audit efektivitas atau audit program adalah dalam rangka: (1) menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah berjalan, apakah sudah memadai dan tepat; (2) menentukan tingkat pencapaian hasil suatu program yang diinginkan; (3) menilai efektivitas program dan atau unsur-unsur program secara terpisah; (4) mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kinerja yang baik dan memuaskan; (5) menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif untuk melaksanakan program yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dan dengan biaya yang lebih rendah; (6) menentukan apakah program tersebut saling melengkapi, tumpang-tindih atau bertentangan dengan program lain yang terkait; (7) mengidentifikasi cara untuk dapat melaksanakan program tersebut dengan lebih baik; (8) menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk program tersebut; (9) menilai apakah sistem pengendalian manajemen sudah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan dan memantau tingkat efektivitas program; (10) menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas program

Efektivitas berkenaan dengan dampak suatu output bagi pengguna jasa. Untuk mengukur efektivitas suatu kegiatan harus didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika hal ini belum tersedia, auditor bekerja sama dengan manajemen puncak dan badan pembuat keputusan untuk menghasilkan kriteria tersebut dengan berpedoman pada tujuan pelaksanaan suatu program. Meskipun efektivitas suatu program tidak dapat diukur secara langsung, ada beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan suatu program, yaitu mengukur dampak/pengaruh, evaluasi oleh konsumen dan evaluasi yang menitikberatkan pada proses, bukan pada hasil.

Tingkat komplain dan tingkat permintaan dari pengguna jasa dapat dijadikan sebagai pengukuran standar kinerja yang sederhana untuk berbagai jasa. Evaluasi terhadap pelaksanaan suatu program hendaknya mempertimbangkan apakah program tersebut relevan atau realistis, apakah ada pengaruh dari program tersebut, apakah program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan apakah ada cara-cara yang lebih baik dalam mencapai hasil.

C. Struktur Audit Kinerja

Sebelum melakukan audit, auditor terlebih dahulu harus memperoleh informasi umum organisasi guna mendapatkan pemahaman yang memadai tentang lingkungan organisasi yang diaudit, struktur organisasi, misi organisasi, proses kerja serta sistem informasi dan pelaporan. Pemahaman lingkungan masing-masing organisasi akan memberikan dasar untuk memperoleh penjelasan dan analisis ynag lebih mendalam mengenai sistem pengendalian manajemen.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kelemahan dan kekuatan sistem pengendalian dan pemahaman mengenai keluasan (scope), validitas dan reabilitas informasi kinerja yang dihasilkan oleh entitas/organisasi, auditor kemudian menetapkan kriteria audit dan mengembangkan ukuran-ukuran kinerja yang tepat. Berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat, auditor melakukan pengauditan, mengembangkan hasil-hasil temuan audit dan membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil temuan kemudian dilaporkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan yang disertai dengan rekomendasi yang diusulkan oleh auditor. Pada akhirnya, rekomendasi-rekomendasi yang diusulkan oleh auditor akan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang.

Struktur audit kinerja terdiri atas tahap pengenalan dan perencanaan, tahap pengauditan, tahap pelaporan dan tahap penindaklanjutan. Pada tahap pengenalan dilakukan survei pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen. Pekerjaan yang dilakukan pada survei pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen bertujuan untuk menghasilkan rencana penelitian yang detail yang dapat membantu auditor dalam mengukur kinerja dan mengembangkan temuan berdasarkan perbandingan antara kinerja dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tahap pengauditan dalam audit kinerja terdiri dari tiga elemen, yaitu telaah hasil-hasil program, telaah ekonomi dan efisiensi dan telaah kepatuhan. Tahapan-tahapan dalam audit kinerja disusun untuk membantu auditor dalam mencapai tujuan audit kinerja. Review hasil-hasil program akan membantu auditor untuk mengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar. Review ekonomis dan efisiensi akan mengarahkan auditor untuk mengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar secara ekonomis dan efisien. Review kepatuhan akan membantu auditor untuk menentukan apakah entitas telah melakukan segala sesuatu dengan cara-cara yang benar, sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Masing-masing elemen tersebut dapat dijalankan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, tergantung pada sumber daya yang ada dan pertimbangan waktu.

Tahap pelaporan merupakan tahapan yang harus dilaksanakan karena adanya tuntutan yang tinggi dari masyarakat atas pengelolaan sumber daya publik. Hal tersebut menjadi alasan utama untuk melaporkan keseluruhan pekerjaan audit kepada pihak manajemen, lembaga legislatif dan masyarakat luas. Penyampaian hasil-hasil pekerjaan audit dapat dilakukan secara formal dalam bentuk laporan tertulis kepada lembaga legislatif maupun secara informal melalui diskusi dengan pihak manajemen. Namun demikian, akan lebih baik bila laporan audit disampaikan secara tertulis, karena pengorganisasian dan pelaporan temuan-temuan audit secara tertulis akan membuat hasil pekerjaan yang telah dilakukan menjadi lebih permanen. Selain itu, laporan tertulis juga sangat penting untuk akuntabilitas publik. Laporan tertulis merupakan ukuran yang nyata atas nilai sebuah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Laporan yang disajikan oleh auditor merupakan kriteria yang penting bagi kesuksesan atau kegagalan pekerjaannya.

Tahapan yang terakhir adalah tahap penindaklanjutan, dimana tahap ini didesain untuk memastikan/memberikan pendapat apakah rekomendasi yang diusulkan oleh auditor sudah diimplentasikan. Prosedur penindaklanjutan dimulai dengan tahap perencanaan melalui pertemuan dengan pihak manajemen untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi organisasi dalam mengimplementasikan rekomendasi auditor. Selanjutnya, auditor mengumpulkan data-data yang ada dan melakukan analisis terhadap data-data tersebut untuk kemudian disusun dalam sebuah laporan.

IV. PERLUNYA MENJAGA KUALITAS AUDIT SEKTOR PUBLIK

Audit sektor publik tidak hanya memeriksa serta menilai kewajaran laporan keuangan sektor publik, tetapi juga menilai ketaatan aparatur pemerintahan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Disamping itu, auditor sektor publik juga memeriksa dan menilai sifat-sifat hemat (ekonomis), efisien serta keefektifan dari semua pekerjaan, pelayanan atau program yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian, bila kualitas audit sektor publik rendah, akan mengakibatkan risiko tuntutan hukum (legitimasi) terhadap pejabat pemerintah dan akan muncul kecurangan, korupsi, kolusi serta berbagai ketidakberesan.

a. Kapabilitas Teknikal Auditor

Kualitas audit sektor publik pemerintah ditentukan oleh kapabilitas teknikal auditor dan independensi auditor (Wilopo, 2001). Kapabilitas teknikal auditor telah diatur dalam standar umum pertama, yaitu bahwa staf yang ditugasi untuk melaksanakan audit harus secara kolektif memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk tugas yang disyaratkan, serta pada standar umum yang ketiga, yaitu bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Disamping standar umum, seluruh standar pekerjaan lapangan juga menggambarkan perlunya kapabilitas teknikal seorang auditor.

b. Independensi Auditor

Independensi auditor diperlukan karena auditor sering disebut sebagai pihak pertama dan memegang peran utama dalam pelaksanaan audit kinerja, karena auditor dapat mengakses informasi keuangan dan informasi manajemen dari organisasi yang diaudit, memiliki kemampuan profesional dan bersifat independen. Walaupun pada kenyataannya prinsip independen ini sulit untuk benar-benar dilaksanakan secara mutlak, antara auditor dan auditee harus berusaha untuk menjaga independensi tersebut sehingga tujuan audit dapat tercapai. Independensi auditor merupakan salah satu dasar dalam konsep teori auditing. Dalam hal ini ada dua aspek independensi, yaitu independensi yang sesungguhnya (real independence) dari para auditor secara individual dalam menyelesaikan pekerjaannya, yang biasa disebut dengan “practitioner independence”. Real independence dari para auditor secara individual mengandung dua arti, yaitu kepercayaan diri (self reliance) dari setiap personalia dan pentingnya istilah yang berkaitan dengan opini auditor atas laporan keuangan. Aspek independensi yang kedua adalah independensi yang muncul/tampak (independence in appearance) dari para auditor sebagai kelompok profesi yang biasa disebut “profession independence”.

Disamping dua aspek di atas, independensi memiliki tiga dimensi, yaitu independensi dalam mebuat program, independensi dalam melakukan pemeriksaan dan independensi dalam membuat laporan. Independensi dalam membuat program meliputi bebas dari campur tangan dan perselisihan dengan auditee yang dimaksudkan untuk membatasi, menetapkan dan mengurangi berbagai bagian audit; bebas dari campur tangan dengan atau suatu sikap yang tidak kooperatif yang berkaitan dengan prosedur yang dipilih dan bebas dari berbagai usaha yang dikaitkan dengan pekerjaan audit untuk mereview selain dari yang diberikan dalam proses audit.

Independensi dalam melakukan pemeriksaan meliputi akses langsung dan bebas terhadap semua buku, catatan, pejabat dan karyawan serta sumber-sumber yang berkaitan dengan kegiatan, kewajiban dan sumber daya yang diperiksa; kerja sama yang aktif dari pimpinan yang diperiksa selama pelaksanaan pemeriksaan; bebas dari berbagai usaha pihak diperiksa untuk menentukan kegiatan pemeriksaan atau untuk menentukan dapat diterimanya suatu bukti dan bebas dari kepentingan dan hubungan pribadi yang mengakibatkan pembatasan pengujian atas berbagai kegiatan dan catatan

Independensi dalam membuat laporan meliputi bebas dari berbagai perasaan loyal atau kewajiban untuk mengurangi dampak dari fakta-fakta yang dilaporkan; pengabaian penggunaan yang sengaja atau tidak sengaja dari bahasa yang mendua dalam pernyataan fakta, pendapat dan rekomendasi serta dalam penafsirannya dan bebas dari berbagai usaha untuk menolak pertimbangan auditor sebagai kandungan yang tepat dari laporan audit, baik dalam hal yang faktual maupun opininya

Jadi, untuk meningkatkan sikap independensi auditor sektor publik, maka kedudukan auditor sektor publik baik secara pribadi maupun kelembagaan, harus terbebas dari pengaruh dan campur tangan serta terpisah dari pemerintah. Auditor yang independen dapat menyampaikan laporannya kepada semua pihak secara netral.

V. PENUTUP

Selama ini sektor publik/pemerintah tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi dan sumber pemborosan negara, padahal sektor publik merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih.

Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta value for money dalam menjalankan aktivitasnya, diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik tersebut. Akan tetapi, audit yang dilakukan tidak hanya terbatas pada audit keuangan dan kepatuhan saja, namun perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja organisasi sektor publik tersebut.

Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Audit kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut.

Kemampuan mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) dari sektor publik pemerintah sangat tergantung pada kualitas audit sektor publik. Tanpa kualitas audit yang baik, maka akan timbul permasalahan, seperti munculnya kecurangan, korupsi, kolusi dan berbagai ketidakberesan di pemerintahan. Kualitas audit sektor publik dipengaruhi oleh kapabilitas teknikal auditor serta independensi auditor baik secara pribadi maupun kelembagaan. Untuk meningkatkan sikap independensi auditor sektor publik, maka kedudukan auditor sektor publik harus terbebas dari pengaruh dan campur tangan serta terpisah dari pemerintah, baik secara pribadi maupun kelembagaan.

REFERENSI

Harry Suharto. 2002. “Compliance Audit Pemerintah Daerah”. Media Akuntansi. Edisi 26. Mei – Juni. pp. 14 – 15

Ikatan Akuntan Indonesia. 2000. Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik. Jakarta.

_______. 2002. Standar Akuntansi Keuangan per 1 April 2002. Salemba Empat. Jakarta.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.

_______. 2002. “Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah”. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. FE UII Yogyakarta. Vol. 6 No. 1. Juni. pp. 63 – 82.

Partono. 2000. “Laporan Keuangan Pemerintah: Upaya Menuju Transparansi dan Akuntabilitas”. Media Akuntansi. Edisi 14. Oktober. pp. 25 – 26.

Prajogo. 2001. “Perspektif Pemeriksa terhadap Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Kompartemen Akuntan Sektor Publik Ikatan Akuntan Indonesia. Vol. 02 No. 02. Agustus. pp. 1 – 8.

Republik Indonesia. 1999. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

_______. 2000. Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

_______. 2000 Peraturan Pemerintah No. 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban kepada Daerah.

Wilopo. 2001. “Faktor-faktor yang Menentukan Kualitas Audit pada Sektor Publik/Pemerintah”. Ventura. STIE Perbanas Surabaya. Vol. 4 No. 1. Juni. pp. 27 – 32.

 

Sumber : http://id-jurnal.blogspot.com

Oleh: evaputranugraha | 21 Desember 2010

HIBAH BARANG MILIK DAERAH

Seringkali kali kita mendengar tentang hibah, bansos (bantuan sosial) ataupun bantuan keuangan. Dan tulisan ini hanya membatasi pada hibah, khususnya hibah menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007. Seakan-akan, hibah menjadi cara yang mudah dalam membelanjakan dan mempertanggungjawabkannya.

Beberapa hal yang menjadi pertanyaan untuk memudahkan pemahaman terkait hibah, yaitu:

  1. Apa dasar hukumnya?
  2. Apa yang bisa dihibahkan? Uang, barang atau jasa ?
  3. Siapa yang berhak menerima hibah?
  4. Siapa yang berhak menetapkan, menyetujui dan melaksanakan hibah?
  5. Bagaimana mekanisme penganggarannya? Dan,
  6. Bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya?

Regulasi terkait hibah secara garis besar bisa dibedakan menjadi 2 bagian: PP 58/2005 dan PP 6/2006.

Hibah yang akan didiskusikan hanya sebatas hibah dari Pemerintah Daerah berdasarkan PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Hal ini untuk memperjelas batasan landasan pijakan dalam diskusi selanjutnya, sebab selain regulasi tersebut diatas, terdapat  regulasi lain yang tekait dengan Hibah dari Pemerintah Daerah khususnya pada pasal 27 ayat (7) huruf f PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 42 Permendagri  No.  13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 perihal Hibah dan Bantuan Keuangan. Dan baru-baru ini Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SE MDN No. 270/214/SJ tanggal 25 Januari 2010 perihal Akuntabilitas dan Transparansi Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010.

Secara garis besar Hibah dari Pemerintah Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah. Dan PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah hanya mengatur hibah dalam bentuk barang (Barang Milik Daerah).

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, atau antar pemerintah daerah, atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. Untuk selanjutnya nomenklatur Hibah yang dimaksud dari tulisan ini adalah hibah dari Pemerintah Daerah.

Hibah berupa Barang Milik Daerah dilakukan dengan Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan (Pasal 58 PP No.6 Tahun 2006 dan Pasal 78 Permendagri No.17 Tahun 2007) sebagai berikut;

  1. Untuk kepentingan sosial,
  2. Untuk keagamaan,
  3. Untuk kemanusiaan,
  4. Dan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Barang milik daerah yang akan dihibahkan itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Bukan merupakaan barang rahasia Negara.
  2. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak.
  3. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Beberapa hal penting yang harus diingat dalam hibah yaitu :

1.  Hibah barang milik daerah berdasarkan ketersediaan barang, hal ini dapat  dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

    • barang yang sudah tersedia; dan
    • barang yang belum tersedia/ barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran

2.  Hibah berdasarkan objeknya :

    • Tanah dan/atau bangunan
    • Selain tanah dan/atau bangunan

3.  Hibah barang milik daerah berdasarkan nilai/harga dari barang yang akan dihibahkan:

    • Sampai 5 Miliar
    • Lebih dari 5 Miliar

Ketiga cara perbedaan pandang barang milik daerah yang akan dihibahkan diatas akan mempengaruhi sistem dan prosedur serta cara pelaksanaan hibah khususnya terkait dengan persetujuan, penetapan dan pelaksanaan hibah.

Barang milik daerah yang dapat dihibahkan ini berlandaskan Pasal 59 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 dan Pasal 79 Permendagri No.17 Tahun 2007 dapat dikategorikan dalam 4 (empat) jenis :

  1. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Daerah.
  2. Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran.
  3. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Daerah melalui Pengelola.
  4. Selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

 

Penulis berusaha untuk menjelaskan 4 (empat) jenis kategori barang yang dihibahkan tersebut diatas  :

I. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Daerah.

Barang milik daerah sebelum digunakan oleh SKPD harus ditetapkan status penggunaannya dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah dan kepastian hak, wewenang dan tanggungjawab kepala SKPD, penetapan status penggunaan  oleh Kepala Daerah kepada pengguna/kuasa pengguna barang sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Penetapan status penggunaan barang milik daerah pada masing-masing SKPD dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. jumlah personil/pegawai pada SKPD;
  2. standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD;
  3. beban tugas dan tanggungjawab SKPD; dan
  4. jumlah, jenis dan luas, dirinci dengan lengkap termasuk nilainya.

Tata cara penetapan status penggunaan:

  1. pengguna melaporkan barang milik daerah yang berada pada SKPD yang bersangkutan kepada pengelola disertai usul penetapan status penggunaan;
  2. pengelola melalui pembantu pengelola, meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  3. setelah dilakukan penelitian atas kebenaran usulan SKPD, pengelola mengajukan usul kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan status penggunaannya.
  4. penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dan/atau dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
  5. penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  6. atas penetapan status penggunaan, masing-masing Kepala SKPD melalui penyimpan/pengurus barang wajib melakukan penatausahaan barang daerah yang ada pada pengguna masing­masing.

Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD oleh Pengguna wajib diserahkan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Oleh Kepala Daerah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan selanjutnya dapat

  1. digunakan oleh instansi lain yang memerlukan tanah/bangunan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya melalui pengalihan status penggunaan; atau
  2. dimanfaatkan, dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, pinjam pakai, bangun guna serah dan bangun serah guna; atau
  3. dipindahtangankan, dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah pusat/daerah.

Penetapan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD kecuali bagi tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD sebagai tercantum dalam Pasal 58 ayat (2) Permendagri No.17 Tahun 2007 yaitu apabila:

  1. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
  2. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
  3. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
  4. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
  5. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

 

Untuk pelaksanaan hibah bagi tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Pengelola barang mengajukan usul hibah kepada Kepala Daerah disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data.
  2. Kepala Daerah membentuk Tim untuk meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 PP. No.6 Tahun 2006 atau Pasal 78 ayat (2) Permendagri No.17 Tahun 2007
  3. Apabila memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku, Kepala Daerah dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan, dan Kepala Daerah mengajukan permohonan persetujuan dari DPRD. berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2) dari PP No.6 Tahun 2006.
  4. Setelah mendapat persetujuan DPRD, ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Penghapusan oleh Kepala Daerah atas tanah dan/atau bangunan dimaksud dan dituangkan dalam Berita Acara Hibah.

 

II. Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran.

Hibah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola yang sejak awal pengadaaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Dokumen penganggaran yang dimaksud adalah RKA-SKPD yang berisi rencana rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD. Rencana Kerja dan Anggaran ini kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan ini disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Penetapan cukup dengan Keputusan Kepala Daerah tanpa memerlukan persetujuan DPRD. Hal ini karena Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) yang disampaikan kepada DPRD untuk ditetapkan dalam bentuk Perda APBD. Bahwa Perda APBD yang didalamnya terdapat RKA-SKPD yang berisi  kegiatan pengadaan tanah untuk dihibahkan secara eksplisit merupakan bentuk persetujuan DPRD dalam melaksanakan hibah tanah tersebut.

Dalam pengadaan tanah yang harus menjadi perhatian adalah Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 46 ayat (3) huruf d (dan pasal penjelasannya) PP No. 6 Tahun 2006.

Untuk pelaksanaan hibah bagi tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Pengelola barang mengajukan usul hibah kepada Kepala Daerah disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data.
  2. Kepala Daerah membentuk Tim untuk meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 PP. No.6 Tahun 2006 atau Pasal 78 ayat (2) Permendagri No.17 Tahun 2007
  3. Apabila memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku, Kepala Daerah dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahka.
  4. Ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Penghapusan oleh Kepala Daerah atas tanah dan/atau bangunan dimaksud dan dituangkan dalam Berita Acara Hibah.

 

III. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Daerah melalui Pengelola.

Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari 5 Miliar yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada pengelola penetapan hibah dengan Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

Untuk pelaksanaan hibah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari 5 Miliar dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Pengelola barang mengajukan usul hibah kepada Kepala Daerah disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data.
  2. Kepala Daerah membentuk Tim untuk meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 PP. No.6 Tahun 2006 atau Pasal 78 ayat (2) Permendagri No.17 Tahun 2007
  3. Apabila memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku, Kepala Daerah dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui selain tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan, dan Kepala Daerah mengajukan permohonan persetujuan dari DPRD. berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2) dari PP No.6 Tahun 2006.
  4. Ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Penghapusan oleh Kepala Daerah atas selain tanah dan/atau bangunan dimaksud dan dituangkan dalam Berita Acara Hibah.

 

Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai 5 Miliar penetapan dengan Keputusan Kepala Daerah tanpa persetujuan DPRD.

IV.  Selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

Penetapan cukup dengan Pengguna Barang dengan  persetujuan Pengelola dan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Pengguna barang mengajukan usul hibah kepada Pengelola disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data.
  2. Pengelola membentuk Tim untuk meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 PP. No.6 Tahun 2006 atau Pasal 78 ayat (2) Permendagri No.17 Tahun 2007.
  3. Apabila memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku, Pengelola dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui selain tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan.
  4. Ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Penghapusan oleh KDH atas selain tanah dan/atau bangunan dimaksud dan dituangkan dalam Berita Acara Hibah.

 

Tabel : Pihak terkait dengan Hibah dan Jenis BMD yang dihibahkan

NO. JENIS BARANG PENETAPANHIBAH OLEH PELAKSANAAN HIBAH OLEH PERSETUJUANOLEH
1. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Daerah. KDH Pengelola DPRD
2. Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran. KDH Pengelola KDH
3. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Daerah melalui Pengelola:
  1. Lebih 5 Miliar

 

KDH Pengelola DPRD
  1. Sampai 5 Miliar

 

KDH Pengelola KDH
4. Selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan. KDH Pengguna Pengelola

 

Beberapa permasalahan terkait dalam pelaksanaan hibah barang milik daerah adalah :

  1. Hibah tanah dan/atau bangunan dan atau selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan apakah melalui jenis belanja barang dan jasa atau belanja modal?
  2. Apakah makna lampiran Permendagri No. 17 Tahun 2007 “Hibah untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan misalnya untuk kepentingan tempat ibadah, pendidikan, kesehatan dan sejenisnya”. Misalnya Yayasan Pendidikan swasta apakah boleh diberikan hibah tanah oleh Pemda?
  3. Apakah ada suatu barang selain tanah dan/atau bangunan yang nilainya bisa sampai 5 Miliar? Sebab hal ini sangat sedikit sekali adanya.

Sumber : http://asetdaerah.wordpress.com

Oleh: evaputranugraha | 16 Agustus 2010

Tujuan Pokok Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010

Jumat, 6 Agustus 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tujuan pokok diterbitkannya Perpres ini adalah:

1.  Mempercepat proses pengadaan, sehingga kontrak-kontrak pengadaan bisa mulai dilaksanakan pada bulan Januari/Februari (Awal Tahun Fiskal yang sedang berjalan). Diharapkan apabila pelaksanaan pekerjaan sudah dimulai pada bulan Januari/Februari, maka penyerapan APBN/APBD tidak menumpuk diserap pada triwulan keempat, namun sejak triwulan pertama sudah diserap dengan baik. Usaha untuk mempercepat ini antara lain dilakukan dengan :

  • Pengangkatan pejabat perbendaharaan (Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Verifikator, Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang, Pejabat Penerbit SPM) diangkat tidak setiap tahun, namun jabatan tersebut berpindah apabila ada rotasi dan mutasi terhadap jabatan bersangkutan (revisi Keppres Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
  • Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) secara permanen; dan
  • Penyediaan biaya untuk melakukan proses pengadaan mendahului berlakunya dokumen anggaran, dan kontrak baru ditandatangani pada waktu Dokumen Anggaran telah berlaku syah (disebutkan dalam pasal Perpres Nomor 54 Tahun 2010)

2.  Akselerasi Penggunaan e-Procurement, Mulai tahun 2011, dan diwajibkan (mandatory) pada tahun 2012, seluruh K/L/D/I mempergunakan sistem e-Procurement; Ini adalah effort untuk mewujudkan pasar yang terintegrasi secara nasional, untuk mencapai efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih tinggi; Untuk itu dilakukan pula revisi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Jasa Konstruksi;

3.  Penyederhanaan aturan, diperkenalkan Lelang Sederhana, serta Pengadaan Langsung untuk barang/jasa yang sudah memiliki price list dikenal luas (Harga mobil GSO, sewa hotel dan kantor);

4.  Untuk pekerjaan yang tergantung dengan cuaca (reboisasi, pembenihan), maupun layanan yang harus tersedia sepanjang tahun mulai tanggal 1 Januari (pelayanan perintis udara/laut, pita cukai, konsumsi/obat di Rumah Sakit, konsumsi di Lapas, pembuangan sampah, dan cleaning service) diperkenalkan contract multiyears (tahun jamak), dan asalkan nilai kontrak tidak lebih dari Rp10 Miliar, persetujuan langsung dilakukan oleh PA masing-masing (tidak lagi minta persetujuan Menteri Keuangan; di luar yang diatas, tetap perlu persetujuan Menteri Keuangan;

5.  Swakelola untuk Alutsista, Almatsus, dilakukan oleh industri strategis dalam negeri, untuk mencapai kemandirian;

6.  Swakelola untuk riset dan rekayasa dilakukan oleh lembaga riset atau perguruan tinggi, agar dapat diwujudkan produk yang inovatif. Disamping itu ekonomi kreatif untuk hal-hal yang inovatif berbasis budaya juga difasilitasi dengan sayembara;

7.  Keberpihakan pada usaha kecil ditingkatkan dari Rp1 Miliar menjadi Rp2,5 Miliar;

8.  Keberpihakan kepada Industri dalam negeri ditingkatkan; dan

9.  Diperkenalkan Jaminan Sanggah Banding  sebesar 2 per mil dari nilai kontrak.

sumber : http://www.lkpp.go.id/

1.Jumlah Nilai Aset yang tertulis di KIB (Kartu Inventaris Barang) SKPD berbeda dengan Nilai Aset yang di cantumkan di Neraca SKPD.

Nilai asset yang tercantum di Neraca SKPD apakah sudah merupakan nilai yang valid dan didukung dengan bukti yang sah dan akurat. Dan apakah nilai asset tersebut sudah sama dengan Nilai Aset yang ada dalam Kartu Inventaris Barang dari SKPD tersebut. Hal ini juga harus di rekonsiliasi antara asset yang ada di SKPD dengan yang tercatat di Bagian Aset SKPKD. Setelah melakukan konsolidasi atas keberadaan asset yang ada di SKPD, bagian Aset SKPKD harus selalu melakukan rekonsiliasi atas Laporan barang inventaris dari SKPD setiap bulan, dan yang terpenting adalah rekonsiliasi tersebut dilakukan saat awal tahun anggaran berikutnya agar laporan keuangan yang di susun oleh Pemda sudah tidak menemukan adanya selisih antara nilai asset yang ada di KIB dengan yang tercantum di Neraca Pemda.

2.Belanja Modal yang dilakukan SKPD dalam pencatatannya menjadi Aset SKPD tidak mengikuti kebijakan akuntansi yang di keluarkan oleh SK Kepala Daerah Pemda yang bersangkutan.

Setiap Pemda harus mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerahnya (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 96 ayat (2) tentang Pengelolaan keuangan Daerah). Peraturan Kepala Daerah tersebut memuat tentang kebijakan akuntansi atas Belanja Modal. Peraturan kepala daerah tersebut akan memuat tentang criteria atas pengakuan belanja modal yang dapat di catat sebagai asset tetap daerah dan batas kapitalisasi ( capitalization threshold) dari nilai perolehan belanja modal tersebut (misalanya Rp. 250.000,-). Yang dapat terjadi adalah beberapa SKPD ternyata tidak mengikuti batasan nilai perolehan asset tetap tersebut berdasarkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi yang telah di keluarkan oleh Pemda, sehingga nilai Aset Tetap yang tercantum di Neraca SKPD sering tidak mengikuti kebijakan akuntansi tersebut. Hal yang sama juga dapat terjadi bahwa pencatatan asset atas belanja modal dalam neraca SKPD dan Neraca Pemda sering tidak mengikuti criteria atas pengakuan belanja modal yang dapat dicatat sebagai asset daerah. Permasalahan ini dapat di atasi pada saat proses perencanaan anggaran pada awal tahun dimana SKPD menyusun RKA SKPD dan ada proses asistensi dari SKPD kepada Tim Panggar Pemda, di saat itulah tim Panggar Pemda harus memberi arahan agar setiap belanja pada kegiatan harus mengikuti kebijakan akuntansi yang telah di keluarkan oleh Pemda yang bersangkutan, setiap belanja modal harus mengikuti batas kapitalisasi ( capitalization threshold) dari nilai perolehan belanja modal dan mengikuti criteria belanja modal yang dapat menjadi asset tetap daerah.

3.Belanja Modal yang menjadi asset ternyata memuat belanja yang merupakan belanja hibah untuk kepentingan masyarakat tetapi di catat sebagai Asset Pemda.

Hal ini sering terjadi dimana belanja yang seharusnya merupakan belanja hibah tetapi di dalam proses pengganggaran di masukkan dalam belanja modal terkadang juga masuk dalam belanja barang dan jasa. Sebagai contoh adalah pembuatan sumur bor untuk masyarakat di sebuah kelurahan, pembuatan lapangan bulutangkis untuk beberapa RT, pembuatan pagar untuk tempat ibadah, pengadaan hewan ternak untuk dikembangbiakan oleh masyarat, Pembangunan untuk sekolah swasta, pembangunan tempat ibadah dll . Didalam laporan realisasi anggaran SKPD tidak memuat pos belanja hibah tetapi hanya pos belanja operasi (terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang) dan pos belanja modal (Permendagri No. 59 Th 2007 lampiran E.XI.a) sementara dalam LRA PPKD dalam pos belanja operasi memuat belanja hibah. Hal inilah yang sering terjadi dimana belanja atas sebuah kegiatan pembangunan yang peruntukkannya untuk dihibahkan kepada masyarakat seharusnya di tempatkan di SKPKD dan bukan di SKPD, tetapi dalam pelaksana teknisnya dapat di laksanakan oleh SKPD ( seperti Dinas PU atau bagian Kesra Pemda) seperti belanja pegawai untuk honor tim panitia lelang, publikasi lelang dan PPTK dapat di lakukan oleh SKPD teknis tersebut. Hal ini agar belanja atas pembangunan sarana dan prasarana untuk masyarakat tidak masuk dalam belanja modal pemerintah daerah yang ada di SKPD tetapi masuk dalam belanja hibah yang ada di SKPKD. Sehingga belanja tesebut tidak tercatat sebagai asset di dalam KIB SKPD.

Bulan Juni  teman-teman dibagian anggaran disibukkan dengan persiapan dan pelaksanaan Perubahan APBD. Tetapi disisi lain bagian anggaran disibukkan dengan persiapan penyusunan APBD untuk tahun anggaran berikutnya. Dan memang harus dikerjakan secara paralel atau simultan.

Permendagri No. 59 Tahun 2009 dengan jelas menggambarkan tahapan langkah penyusunan APBD, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel : Kegiatan penyusunan APBD dibulan Juni

Ketika teman-teman bagian anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dibulan Juni disibukkan dengan penyusunan KUA dan PPAS untuk disampaikan kepada Kepala Daerah, teman-teman dibagian aset disibukkan dengan apa?

Permendagri No. 17 Tahun 2007 tidak pernah dengan tegas mengatur apa yang harus dilakukan teman-teman bagian aset di bulan Juni dan Juli. Permendagri hanya mengatakan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna barang merencanakan dan menyusun kebutuhan barang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)”.

Pasal 49 Ayat (6) menyatakan UU No. 1 Tahun 2004 “Ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah” dan pada pasal penjelasannya menyatakan “Peraturan Pemerintah yang dimaksud pada ayat ini meliputi perencanaan kebutuhan, tata cara penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan”.

Pasal 121 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah “Pengelolaan barang daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan”. Selain pasal ini PP No. 58 Tahun 2005 tidak pernah menyebut lagi tentang perencanaan kebutuhan.

Tetapi di Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tidak pernah menyebutkan tentang “perencanaan kebutuhan” barang milik daerah.

Pasal 1 angka 6 PP No. 6 Tahun 2006 menyebutkan Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

Terdapat dua jenis  perencanaan kebutuhan, yaitu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah harus mampu menghubungkan antara ketersediaan barang sebagai hasil dari pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar tindakan yang akan datang dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang milik daerah.

Yang dimaksud dengan ketersediaan barang milik daerah yang ada adalah barang milik daerah baik yang ada di pengelola barang maupun pengguna barang dan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan (standar sarana dan prasarana), dan standar harga. Dimana diatur terkait “standar barang”, “standar kebutuhan” (standar sarana dan prasarana), dan “standar harga”?.

Standar barang dan standar kebutuhan (standar sarana dan prasarana) ditetapkan oleh pengelola barang setelah berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait.

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD).

Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di bawah Iingkungannya dan  menyampaikan usul rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang.

Pengelola bersama Pengguna membahas usul Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah & Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah masing-masing SKPD tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna dan/atau pengelola untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD).

Hasil perencanaan kebutuhan  yang selanjutnya ditetapkan menjadi RKBMD & RKPBMD merupakan salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Sehingga penyusunan RKA-SKPD mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya menentukan pencapaian tujuan pengadaan barang yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah.

Perencanaan Kebutuhan pada PP 6/2006

Proses penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006, adalah sebagai berikut:

  1. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran SKPD setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada.
  2. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun berdasarkan/ berpedoman kepada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga.
  3. Standar barang dan standar kebutuhan serta standard harga tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah .
  4. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada dibawah lingkungannya.
  5. Pengguna Barang (Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah) menyampaikan usul rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang
  6. Selanjutnya Pengelola Barang bersama Pengguna Barang membahas usul tersebut dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD).

Perencanaan Kebutuhan pada Permendagri 17/2007

Sedangkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 menjelaskan Tahapan Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Penganggaran sebagai berikut:

  1. Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna barang merencanakan dan menyusun kebutuhan barang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
  2. masing-masing SKPD menyusun Rencana Kebutuhan Barang dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang kemudian menyampaikan kepada Pengelola melalui pembantu pengelola untuk meneliti dan menyusun menjadi Rencana Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (RDKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);
  3. rencana kebutuhan barang SKPD disusun berdasarkan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan Kepala Daerah;
  4. setelah APBD, ditetapkan setiap SKPD menyusun Daftar Rencana Tahunan Barang dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui pengelola;
  5. berdasarkan rencana tahunan barang dari semua SKPD, diteliti dan dihimpun menjadi Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) untuk satu tahun anggaran;
  6. daftar kebutuhan barang daerah tersebut dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.

Gambar : Penentuan Rencana Kebutuhan BMD

Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah

Sebagaimana disebutkan dalam PP No. 6 Tahun 2006 dan Permendagri No. 17 Tahun 2007 bahwa Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) menjadi dasar dalam penyusunan RKA–SKPD. Artinya RKBMD dan RKPBMD disusun sebelum penyusunan RKA-SKPD walaupun PP No. 6 Tahun 2006 dan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tidak pernah menyebutkan secara spesifik bulan berapa waktu penyusunannya. Gambar berikut menjelaskan urutan dan langkah pengelolaan barang milik daerah dan keuangan daerah termasuk RKBMD & RKPBMD.

Gambar : Pengelolaan Barang Daerah & Keuangan Daerah

Tabel : Jadual Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Penyusunan RKA-SKPD

Pasal 89 Permendagri No. 59 Tahun 2009 menyatakan bahwa Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup:

  1. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
  2. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
  3. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
  4. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD tidak menyebutkan RKBMD dan RKPBMD sebagai lampiran SE KDH tersebut, tetapi sebagai langkah optimalisasi tidak ada salahnya jika dalam lampiran tersebut disertakan pula dokumen RKBMD dan RKPBMD. Sehingga dokumen RKBMD dan RKPBMD bisa menjadi dasar dalam penyusunan RKA-SKPD.

Dari uraian diatas, jelas tidak pernah disebutkan dengan tegas pada bulan Juni dan Juli harus melakukan apa, tetapi dapat disebutkan bahwa sebelum peyusunan RKA-SKPD (Agustus – Oktober), bagian aset harus sudah membuat RKBMD dan RKPBMD. Dan untuk bisa menyelesaikan RKBMD dan RKPBMD, bagian aset juga harus sudah menyelesaikan :

  1. standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah
  2. standar barang, standar kebutuhan dan standar harga.

Pertanyaan selanjutnya, apakah teman-teman bagian aset sudah menyiapkan hal ini? Bisa jadi dalam DPA tahun anggaran berjalan belum ada kegiatan untuk hal-hal tersebut.

(oleh : Riris Prasetyo/0811 184 172/riris_ddn@yahoo.com/http://asetdaerah.wordpress.com)

Referensi :

  1. PP 6/2006
  2. Permendagri 17/2007
  3. Permendagri 59/2007

Tata cara penetapan status penggunaan :

  1. pengguna melaporkan barang milik daerah yang berada pada SKPD baik yang dari APBD maupun perolehan lainnya yang sah yang bersangkutan kepada pengelola disertai usul penetapan status penggunaan;
  2. pengelola melalui pembantu pengelola, meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  3. setelah dilakukan penelitian atas kebenaran usulan SKPD, pengelola mengajukan usul kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan status penggunaannya.
  4. penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dan/atau dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
  5. penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  6. atas penetapan status penggunaan, masing-masing Kepala SKPD melalui penyimpan/pengurus barang wajib melakukan penatausahaan barang daerah yang ada pada pengguna masing-masing.

Penetapan Status Penggunaan :  Buku Inventaris (BI) dan Daftar Barang Pengguna (DBP)

Banyak yang masih bingung, bagaimana format penetapan status penggunaan tersebut?

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dengan tegas menyebutkan penetapan status barang milik daerah dan  Daftar Barang Pengguna, sedangkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak dengan tegas menyebutkan format penetapan status penggunaan, meskipun pada batang tubuh menyebutkan dengan jelas status penggunaan.

Lmpiran Permendagri No. 17 Tahun 2007 justru dengan tegas menyebutkan Buku Inventaris dan tidak menyebutkan Daftar Barang Pengguna. Jadi sebenarnya Buku Inventaris sama dengan Daftar Barang Pengguna.

Perlu ditekankan juga bahwa, dalam pengisian Buku Inventaris harus melalui usulan dari Pengguna ke Kepala Daerah melalui Pengelola.

Daftar Pustaka :

  1. Modul-Modul Manejemen Aset, 2007, SCBDP ADB Loan 1964 – INO, Departemen Dalam Negei dan Lembaga Administrasi Negara.
  2. Hadiyanto, Strategic Asset Management : Kontribusi Pengelolaan Aset Negara dalam Mewujudkan APBN yang Efektif dan Optimal.
  3. Depdagri, Modul presentasi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan, Angkatan II.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
  5. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta revisinya
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Permendagri No. 59/2007
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Barang  Milik Daerah.

Sumber: http://asetdaerah.wordpress.com.

Oleh Agus Riyanto*

“…Berkaitan dengan kewajiban mengimplementasikan Peraturan Pemerintah tersebut, instansi pemerintah perlu menetapkan tahapan-tahapan dalam mengimplementasikan peraturan agar SPIP dapat terimplementasi secara efektif dan efisien, karena seperti diketahui selama ini tentunya instansi pemerintah dalam mengelola kegiatannya pasti juga telah menerapkan suatu sistem pengendalian…”

1. Pendahuluan

Pada tanggal 28 Agustus 2008 telah dimulai babak baru pembaruan pengelolaan organisasi di instansi pemerintah dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, di mana dalam Undang-undang tersebut mengisyaratkan perlunya SPIP yang akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan Pemerintah.

SPIP merupakan suatu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh oleh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh jajaran pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Secara konseptual SPIP mengadopsi konsep sistem pengendalian intern yang dikembangkan oleh The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions (COSO). Dalam konsep COSO, sistem pengendalian intern terdiri dari lima unsur utama, yaitu:

1) lingkungan pengendalian;

2) penilaian risiko;

3) aktivitas Pengendalian;

4) informasi dan komunikasi;

5) pemantauan.

Sesuai dengan amanat Pasal (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Berkaitan dengan kewajiban mengimplementasikan Peraturan Pemerintah tersebut, instansi pemerintah perlu menetapkan tahapan-tahapan dalam mengimplementasikan peraturan agar SPIP dapat terimplementasi secara efektif dan efisien, karena seperti diketahui selama ini tentunya instansi pemerintah dalam mengelola kegiatannya pasti juga telah menerapkan suatu sistem pengendalian. Sebagaimana diungkapkan Badan Pemeriksa Keuangan dalam laporan hasil audit atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2007 yang memberikan opini disclaimer atas LKPP di mana salah satu penyebab utamanya adalah kurang memadainya sistem pengendalian intern pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama ini instansi pemerintah telah menerapkan suatu sistem pengendalian intern walaupun belum terstruktur seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah.

2. Tahapan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah (SPIP)

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam mengimplementasikan SPIP di instansi pemerintah terdapat beberapa tahapan yang perlu diperhatikan pimpinan instansi dan lembaga untuk dapat mengimplementasikan SPIP secara efektif dan efisien, sebagai berikut:

1) tahapan menumbuhkan kepedulian dan pemahaman

Untuk mengetahui apakah suatu instansi pemerintah telah memiliki pemahaman dan kepedulian terkait penerapan SPIP secara efektif dan efisien di instansinya terdapat beberapa hal mendasar yang perlu diperhatikan oleh jajaran pimpinan, yaitu

(1) apakah instansi pemerintah telah menerapkan sistem pengendalian intern (SPI)?

(2) apakah instansi pemerintah telah paham keinginan yang dicapai dalam penerapan SPI?

(3) apakah instansi pemerintah paham manfaat SPI?

(4) apakah kebijakan dan filosofi pengendalian intern telah dikembangkan oleh pimpinan instansi pemerintah?

Guna mengetahui hal tersebut jajaran pimpinan instansi pemerintah dapat melakukan survai tingkat pemahaman SPI kepada seluruh jajaran pimpinan dan staf.

Secara umum pemahaman terhadap SPI dapat dikelompokan menjadi empat tingkatan/level

Apabila berdasarkan hasil survei menunjukkan adanya keberagaman pemahaman dan atau sebagian besar anggota organisasi masih memiliki pemahaman di level 3, 2 atau 1, pimpinan instansi perlu mengambil tindakan untuk segera melakukan sosialisasi ke seluruh jajaran anggota organisasi agar memiliki kesamaan pemahaman dalam penerapan SPI.

2) Tahapan Membangun desain SPIP

Dalam tahapan ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu

(1) pimpinan instansi pemerintah wajib menegaskan/mendefinisikan proses-proses untuk penerapan SPI;

(2) pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi tujuan strategis dari penerapan SPI;

(3) pimpinan instansi pemerintah wajib mengembangkan metodologi untuk mengevaluasi pencapaian tujuan strategis penerapan SPI.

Dalam mendesain sistem pengendalian intern yang akan diterapkan di instansi pemerintah terkait pimpinan instansi pemerintah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas fungsi instansi pemerintah tersebut.

3) Tahapan Menjalankan dan mereview SPIP

Tahapan berikut setelah instansi pemerintah mendisain dan mengembangkan sistem pengendalian internnya adalah mengimplementasikan sistem pengendalian tersebut. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern telah dapat dijalankan dengan baik diperlukan suatu review atau monitoring atas implementasinya. Berkaitan dengan tahapan menjalankan dan mereview SPI, Pimpinan instansi pemerintah harus memetakan faktor-faktor penghambat efektivitas penerapan SPI dan mengevaluasi apakah desain sistem yang dibangun dapat efektif mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.

4) Tahapan Peningkatan Keandalan Sistem

Dalam tahapan ini hal yang harus diperhatikan oleh pimpinan instansi pemerintah adalah menerapkan SPI bukanlah suatu tujuan melainkan suatu proses yang dibangun untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan instansi pemerintah yang ditetapkan. Hal tersebut menekankan bahwa SPI merupakan satu hal yang dinamis dan menuntut adanya continous improvement seiring dengan tujuan instansi pemerintah yang juga selalu mengalami pengembangan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai amanah undang-undang dasar.

Untuk melakukan pengembangan SPI, instansi pemerintah perlu mempertimbangkan aspek biaya-manfaat (cost and benefit), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi, serta dilakukan secara komprehensif.

3. Penting Untuk Diperhatikan

Dalam mengembangkan SPIP pimpinan instansi pemerintah perlu memahami karakteristik konsep SPIP sehingga dalam pengembangannya dapat mewujudkan tujuan dari pengendalian tersebut.

Karakteristik Konsep SPI dalam SPIP yang perlu dipahami antara lain sebagai berikut:

a. holistik, atau integral. SPI dijabarkan dalam lima komponen utama yang saling terintegrasi, yaitu lingkungan pengendalian (control environment), penilaian risiko (risk assessment), aktivitas pengendalian (control activities),informasi dan komunikasi (information and communication) serta pemantauan (monitoring), di mana efektivitas penerapan sistem sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen tersebut dengan tingkatan yang berbeda-beda (non liniear), dan Kelemahan dalam satu komponen dapat memengaruhi efektivitas komponen pengendalian intern lainnya;

b. proses. Sistem pengendalian intern adalah suatu proses bukan tujuan. SPI merupakan suatu proses yang apabila dijalankan dengan baik akan dapat memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai.

Jadi, evaluasi terhadap efektivitas penerapannya dilakukan terhadap proses, bukan outcome-nya

c. tujuan organisasi sebagai pengarah (A business Objective – Driven Approach). Dalam membangun sistem pengendalian intern pimpinan instansi pemerintah wajib memerhatikan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Menetapkan tujuan organisasi yang ingin dicapai;

(2) Mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul/menghambat pencapaian tujuan;

(3) Menjabarkan bagaimana jajaran pimpinan akan mengendalikan risiko-risiko yang teridentifikasi;

(4) Mendesain sistem yang dapat diterapkan untuk menghindari atau memperkecil dampak yang mungkin timbul dari terjadinya risiko yang tidak dapat dihindari dalam usaha pencapaian tujuan.

d. Memiliki dua tingkatan pengendalian. SPI terdiri dari dua tingkatan pengendalian yaitu:

(1) pengendalian tingkat organisasi (the entity level), di mana pengendalian ini apabila tidak diterapkan dengan baik akan mempengaruhi secara keseluruhan terhadap pencapaian tujuan pengendalian.

(2) pengendalian tingkat aktivitas (the business process activity level), merupakan tingkatan penerapan pengendalian yang apabila tidak diterapkan dengan baik hanya berdampak pada kegiatan atau transaksi tersebut.

e. fleksibel, adaptif, dan tidak ada satu model dapat diterapkan untuk semua jenis organisasi (no “one-size-fits-all” approach). SPI bukan merupakan hal yang kaku. Dalam penerapannya memperhatikan ukuran, karakteristik, kompleksitas, tingkat kebutuhan, tujuan organisasi, dan cost-benefit-nya.

f. Memberikan keyakinan yang memadai bukan jaminan absolut (Reasonable Assurance). SPI hanya memberikan keyakinan yang memadai bukan jaminan absolut atas tercapainya tujuan pengendalian, yaitu

(1) efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;

(2) keandalan pelaporan keuangan;

(3) pengamanan aset negara;

(4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

g. Bergantung pada faktor manusia (The People Factor). Efektivitas penerapan sistem pengendalian intern sangat dipengaruhi oleh orang sebagai pelaksananya yaitu jajaran pimpinan dan staf di unit organisasi tersebut. Dokumentasi penerapan pengendalian intern memang penting, namun yang lebih penting adalah efektivitas peran dari tiap – tiap pegawai di instansi pemerintah untuk menerapkan SPI secara bertanggung jawab sesuai dengan tingkatan tanggung jawabnya.

h. Memiliki keterbatasan. Efektivitas penerapan SPI pada instansi pemerintah tidak akan tercapai, apabila terjadi

(1) kesalahan manusia (human error);

(2) pengabaian oleh pihak manajemen (management overidde);

(3) kolusi (collusion).

Daftar Pustaka:

1. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2. Ramos,Michael How to Comply with Sarbanes-Oxley Section 404. Jon Wiley & Son, inc, 2006

3. NSW Treasury. Risk Management and Internal Control Guidelines

4. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian. Suplemen Teknis Pedoman Survei Penerapan SPIP; 2007

*PFA: Direktorat Pengawasan Industri dan Distribusi, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, BPKP
Sumber : Warta Pengawasan Vol XV/No4/Desember/2008

Oleh: evaputranugraha | 3 Juni 2010

PENGELOLAAN ASET DAERAH KENDALA PEROLEHAN OPINI WTP

Banyak upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan –nya, Namun banyak yang kecewa karena tak kunjung mendapatkannya. Dari banyak permasalahan yang menjadi penghambat, ternyata masalah penyajian aset daerah merupakan faktor penyebab yang terbanyak.
Dilihat dari penampilan Neraca Daerah yang disusun oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia, ternyata rata-rata 80% sampai dengan 90% dari nilai kekayaan daerah berupa aset tetap. Namun demikian jika dicermati sebagian besar dari aset tersebut tidak jelas asal usul, nilai  rupiah maupun  status kepemilikannya.

Dari pengalaman penulis selama ini, penyebab terjadinya kondisi tersebut adalah :

1. Kebanyakan Pengelola Aset di daerah (sesuai istilah dalam Permendagri 17/2007), belum memahami perbedaan definisi aset/barang daerah dengan barang inventaris. Hal ini menyebabkan salah saji aset daerah dalam neraca.

2.   Orientasi pengadaan barang selama ini hanya membeli dan bukan mengelola, sehingga tidak pernah dilakukan pengadministrasian dan pengendalian secara layak (misalnya tidak pernah dilakukan pengecekan/inventarisasi secara periodik)

3.   Konsepsi penyajian aset/barang daerah tidak sama dengan membuat laporan barang inventaris. Biasanya nilai yang dicantumkan dalam Neraca bukan nilai perolehan tetapi nilai pasar/taksiran. Sementara menurut kaidah akuntansi sesuai PP 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang boleh disajikan dengan menggunakan nilai wajar/taksiran hanya saat menyusun neraca awal saja (khususnya untuk aset yang lama).

4.   Pada saat merencanakan anggaran tidak dilakukan verifikasi secara memadai sehingga menyebabkan kesalahan dalam memberikan kode rekening atas Belanja Modal (BM). Seharusnya setiap BM harus menambah aset tetap, namun karena belanja barang yang dilakukan tidak digunakan/dimiliki untuk operasional oleh pemerintah daerah sendiri namun disumbangkan/dihibahkan kepada pihak ketiga, sehingga BM tersebut tidak menambah jumlah aset daerah.

Bagi kebanyakan pemerintah daerah permasalahan aset daerah ini nampak sangat rumit dan komplik, padahal sebenarnya sangat sederhana penyelesaiannya. Yang sering dilakukan pemerintah daerah adalah salah memilih mitra kerja, sehingga terkesan sulit diselesaikan, dan menyebabkan pengeluaran anggaran belanja yang besar tetapi hasilnya tidak memuaskan.

sumber: andhik3.blogspot.com. (andreas)

Oleh: evaputranugraha | 17 Maret 2010

REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMDA

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai bentuk dari suatu tanggung jawab, pemerintah daerah yang mengeluarkan harus secara eksplisit menyatakan dalam surat pernyataan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

Dalam pasal 33 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PKKIP) diatur bahwa Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, proses reviu menjadi krusial untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan amanah peraturan perundangan dan dalam rangka mewujudkan tata kelola yang lebih baik.

Pengertian Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi inspektorat untuk member keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keyakinan terbatas yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah karena dalam reviu tidak dilakukan pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber.

Reviu LKPD dilakukan dalam 3 tahapan sebagai berikut yaitu : (1) Perencanaan Reviu, (1) Pelaksanaan Reviu, dan (3) Pelaporan Reviu .

Ruang lingkup reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah meliputi :

  • · Penilaian terbatas terhadap keandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
  • · Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Artinya, jika terdapat kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern, serta terdapat ketidaksesuaian laporan yang disajikan dibandingkan dengan SAP, maka dilakukan penelaahan lebih lanjut. Penelaahan lebih lanjut dapat dilakukan dengan melihat kesesuaian antara angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan terhadap buku besar, buku pembantu, catatan dan laporan lain yang digunakan dalam sistem akuntansi di lingkungan pemerintah daerah yang bersangkutan.

Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah dilakukan untuk memberikan keyakinan atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat (opini) atas laporan keuangan. Selain itu, reviu memiliki tingkat keyakinan lebih rendah dibandingkan audit.

Jadi tujuan reviu atas Laporan keuangan Pemerintah daerah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Perbedaan Reviu Dan Audit

Dalam praktiknya, pelaksanaan kegiatan reviu seringkali memiliki persamaan dengan pelaksanaan kegiatan audit. Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu diberikan batasan-batasan yang membedakan antara kegiatan reviu dengan kegiatan audit.

Berbeda dengan Audit, reviu tidak mencakup pengujian terhadap SPI, catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan melalui perolehan bahan bukti, serta prosedur lainnya seperti yang dilaksanakan dalam suatu audit. Sebagai contoh, dalam hal pengadaan barang modal yang nilainya material, proses reviu hanya meyakinkan bahwa pengadaan barang telah dicatat dalam aktiva tetap, sedang dalam audit, harus dilakukan pengujian bahwa prosedur pengadaan barang tersebut telah silakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbedaan juga dapat dilihat berdasarkan tujuan audit yaitu untuk memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, sedangkan tujuan reviu hanya sebatas memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Reviu tidak mencakup suatu pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber seperti perjanjian kontrak pengadaan barang/jasa, bukti pembayaran/kuitansi, serta berita acara fisik atas pengadaan barang/jasa, dan prosedur lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam sebuah audit.

Oleh: evaputranugraha | 27 Januari 2010

PEDOMAN INVENTARISASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH

A.   Pengertian

Pada hakikatnya, Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pengecekan antara data administratif BMD dengan kondisi fisik BMD yang bersangkutan. Maksud inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMD yang sebenarnya, yang dikuasai Pengguna Barang maupun Kuasa Pengguna Barang atas suatu obyek barang.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.

B.   Tujuan  Inventarisasi  BMD

1.   Menginventarisasi dan mengamankan seluruh BMD pada SKPD yang hingga saat ini belum terinventarisasi dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan;

2.   Menyajikan nilai koreksi BMD pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

3.   Melakukan sertifikasi BMD atas nama Pemerintah Daerah.

C.   Obyek  Inventarisasi  BMD

Adapun yang termasuk dalam obyek  Inventarisasi  BMD meliputi:

1.   Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan

2.   Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

a)    barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

b)    barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;

c)    barang yang diperoleh berdasarkan undang-undang; atau

d)    barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam rangka pertanggungjawaban hasil  Inventarisasi  BMD untuk tujuan pelaporan keuangan pada Neraca, pengelompokan BMD didasarkan pada kelompok aset tetap sebagaimana diatur di dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yaitu terdiri dari:

  1. Tanah
  2. Gedung dan Bangunan
  3. Peralatan dan Mesin
  4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
  5. Konstruksi dalam Pengerjaan
  6. Aset Tetap Lainnya.

II.  ORGANISASI PELAKSANA INVENTARISASI

A.  Peran dan Tanggung Jawab Tim Penataan Aset Daerah

Tim Penataan Aset Daerah dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah. Tim ini terdiri dari Tim Pengarah, Tim Kerja, dan Sekretariat.

1.   Tim Pengarah

Tim Pengarah bertugas dan bertanggung jawab memberikan pengarahan kepada Tim Kerja dalam rangka penataan aset Daerah.

2.   Tim Kerja

Tim Kerja adalah Koordinator kegiatan  Inventarisasi  BMD . Tugas dan tanggung jawab Tim Kerja adalah:

a)    Menyusun rencana kerja inventarisasi di wilayah kerjanya, sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Tim Pengarah.

b)    Menetapkan Tim Pelaksana sesuai dengan kebutuhan untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Inventarisasi Aset SKPD.

c)    Mengkoordinasikan pembentukan Tim Inventarisasi Aset SKPD.

d)    Melaksanakan pendampingan kegiatan inventarisasi aset SKPD dengan memperhatikan rencana dan beban kerja;

e)    Melaksanakan sosialisasi kegiatan penataan aset;

f)     Melakukan pengolahan data dan pelaporan hasil kegiatan penataan aset SKPD;

g)    Melakukan rekonsiliasi hasil inventarisasi aset SKPD dalam rangka penyusunan neraca;

h)    Melaporkan perkembangan (progress report) pelaksanaan kegiatan Penataan Aset kepada Tim Pengarah;

i)      Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan penataan aset;

3.   Sekretariat

Sekretariat berkedudukan pada Inspektorat yang bertugas  membantu pelaksanaan Tim Penataan Aset

B.   Peran dan Tanggung Jawab Tim Inventarisasi SKPD

Tim Inventarisasi SKPD dibentuk dengan Keputusan Kepala SKPD bersangkutan. Tugas dan tanggung jawab Tim Inventarisasi Inventarisasi SKPD yaitu:

  1. Pengumpulan data awal Barang Milik Daerah pada seluruh satuan kerja.
  2. Pelaksanaan inventarisasi/cek fisik lapangan atas seluruh Barang Milik Daerah dan dapat didampingi Tim Pelaksana yang ditunjuk/ditetapkan oleh Tim Penataan Aset Provinsi Jambi.
  3. Update data/laporan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil inventarisasi yang telah dilakukan.
  4. Pelaporan hasil update inventarisasi Barang Milik Daerah kepada Tim Penataan Aset.
  5. Pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. MEKANISME PELAKSANAAN INVENTARISASI

Inventarisasi terdiri dari 4 (empat) kegiatan utama, yaitu:

  1. Pembentukan Tim Inventarisasi
  2. Pengumpulan data awal BMD
  3. Cek Fisik
  4. Pencocokan dan klarifikasi data awal.
  5. Penilaian

Older Posts »

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.